BANJARMASIN, klikkalsel.com – Rapat kerja Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan mitra kerja mendadak dibatalkan.
Penyebabnya, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra Komisi II tidak hadir dalam rapat pembahasan program dan anggaran 2027.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, HM Yani Helmi, menegaskan, rapat pembahasan anggaran tidak bisa berjalan maksimal jika pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan tidak hadir.
“Karena tidak dihadiri kepala SKPD, terpaksa rapat dibatalkan,” kata Yani Helmi kepada wartawan usai rapat kerja dengan Dinas Perdagangan Kalsel serta Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel, Rabu (7/10/2026), di Banjarmasin.
Menurut Paman Yani, sapaan akrabnya, kehadiran kepala SKPD bukan sekadar formalitas. Hal itu telah diatur dalam tata tertib DPRD, terlebih rapat yang dibahas menyangkut anggaran dan program kerja pemerintah daerah untuk tahun berikutnya.
“Sesuai tata tertib dewan, seluruh rapat wajib dihadiri kepala SKPD sebagai pengambil keputusan,” tegasnya.
Ia menyebut, pembahasan anggaran Tahun 2027 kali ini sangat penting. Sebab, sekitar 95 persen mitra kerja Komisi II mengalami penurunan anggaran cukup signifikan.
Kondisi tersebut membuat DPRD perlu mengetahui secara jelas bagaimana SKPD menjalankan program dengan anggaran yang tersedia.
“Apalagi rapat ini cukup sakral, karena menyangkut anggaran dan program kerja tahun depan. Jadi kita perlu tahu apa yang akan dilakukan SKPD dengan anggaran yang tersedia,” lanjut politikus Partai Golkar tersebut.
Baca Juga : Kabut Asap Masih Selimuti Kalsel: Awas! Ispa Bisa Memperparah Penderita Asma
Baca Juga : Komisi I Soroti Silpa di BKD Kalsel
Paman Yani menekankan, keterbatasan anggaran jangan sampai membuat program yang menyentuh kepentingan masyarakat justru terabaikan.
Terlebih, SKPD yang berada dalam lingkup pangan dan ekonomi memiliki peran strategis menghadapi berbagai ancaman terhadap ketahanan pangan Kalsel.
“Berapa pun anggaran yang diterima SKPD yang tergabung dalam tim pangan dan ekonomi harus berdampak bagi masyarakat Kalsel,” katanya.
Ia meminta, anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya sektor pangan.
“Jadi anggaran benar-benar didorong untuk kepentingan masyarakat di bidang pangan,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan ketahanan pangan harus diantisipasi sejak sekarang. Kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino berpotensi memicu gagal panen dan berdampak langsung terhadap petani.
Terbatasnya produksi padi dan tanaman pangan lainnya juga dikhawatirkan berimbas terhadap masyarakat secara luas.
“Ini harus dipersiapkan dan dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan masalah di tahun depan,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Tanah Bumbu dan Kotabaru itu.
Yani meminta, kejadian serupa tidak kembali terulang pada rapat berikutnya.
Ia menegaskan, kepala SKPD harus hadir langsung agar dapat memberikan penjelasan secara utuh sekaligus mengambil keputusan terkait program dan anggaran yang dibahas bersama DPRD.
“Untuk rapat selanjutnya diharapkan tidak terulang lagi. Kepala SKPD harus hadir dan bisa memberikan penjelasan ataupun memutuskan soal anggaran,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
