Kalsel  

Pengelola Kapal Kecil Kesulitan Penuhi Inmenhub

Anggota Komisi III DPRD Kalsel saat rapat dengar Pendapat dengan IKASUDA
Anggota Komisi III DPRD Kalsel saat rapat dengar Pendapat dengan IKASUDA

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Aturan keselamatan pelayaran jangan sampai justru mematikan mata pencaharian rakyat kecil. Inilah persoalan yang kini membelit para pemilik dan awak kapal sungai di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sejumlah kapal kecil terpaksa berhenti beroperasi karena pemiliknya kesulitan memenuhi persyaratan dalam Instruksi Menteri Perhubungan (Inmenhub) RI Nomor 3 Tahun 2025.

Persoalan tersebut akhirnya mendapat perhatian serius DPRD Kalsel. Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalimnatan Selatan – Tengah (Kalselteng), Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah. Sejumlah keluhan pelaku usaha transportasi sungai menjadi sorotan, terutama persyaratan teknis yang dinilai sulit diterapkan pada kapal-kapal kecil.

Aturan yang ditetapkan 28 April 2025 itu mengatur penyelenggaraan tugas dan fungsi keselamatan serta keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (TSDP).

Namun, bagi pelaku usaha kapal kecil, sejumlah ketentuan justru menjadi beban. Mulai dari persyaratan docking kapal hingga perizinan yang berkaitan dengan kelayakan berlayar.

Baca Juga : Gegara Batalkan Kencan MiChat Bertarif Rp350 Ribu, Pria di Banjarmasin Dikeroyok

Baca Juga : Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalsel Bongkar 5 Kasus Judi Online, 427 Situs Diblokir

Akibatnya, izin sejumlah kapal tidak dapat diperpanjang. Kapal pun terancam tidak bisa beroperasi, sementara pemilik dan awaknya kehilangan sumber penghasilan.

“Permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan hanya di sini saja. Kasihan mereka jika sampai tidak bisa bergerak mencari nafkah selama berbulan-bulan akibat izin yang mati dan tidak bisa diperpanjang,” tegas Mustaqimah.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Ada nasib masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi sungai.

Ironisnya, persoalan tersebut bukan kali pertama disuarakan. Pada 26 Januari 2026, IKASUDA Kalselteng bahkan telah menggelar aksi damai untuk menolak pemberlakuan aturan tersebut.

Namun, hingga kini tuntutan para pemilik dan awak kapal belum mendapatkan penyelesaian yang diharapkan.

Di sisi lain, aktivitas kapal sungai juga sedang tertekan akibat musim kemarau. Penyusutan debit air membuat sebagian kapal sulit beroperasi. Kondisi ini semakin memperberat ekonomi para pelaku usaha transportasi air.

Mustaqimah menegaskan, DPRD Kalsel tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut. Komisi III berencana membawa aspirasi IKASUDA ke kementerian terkait, agar ada evaluasi dan solusi terhadap penerapan regulasi tersebut.

“Untuk sementara memang ada beberapa kapal yang tidak beroperasi, karena faktor air surut di musim kemarau sehingga teriakan mereka belum terlalu menonjol. Namun, ini tetap masalah perut yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kondisi transportasi sungai di daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan transportasi laut.

“Harapan kami, setelah nanti kita bawa ke kementerian, semoga segera ada titik terang agar mereka bisa kembali bekerja dengan tenang,” pungkasnya. (azka)

Editor : Akhmad