BANJARBARU, klikkalsel.com – Bantuan rehabilitasi rumah korban bencana di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2026 dialokasikan sebesar Rp20 juta untuk setiap unit. Dengan anggaran tersebut, keterlibatan masyarakat melalui gotong royong dan swadaya turut dibutuhkan agar perbaikan rumah bisa diselesaikan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel menargetkan program ini menjangkau sekitar 456 rumah yang tersebar di 12 kabupaten/kota.
Memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, Disperkim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan rehabilitasi di sejumlah daerah. Pengawasan mencakup ketepatan penerima bantuan, penggunaan material, hingga progres pekerjaan di lapangan.
Kepala Disperkim Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak mengatakan, proses rehabilitasi harus didahului perencanaan yang matang. Salah satunya melalui pengusulan dari masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Disperkim juga mensosialisasikan aplikasi Si Imah, agar masyarakat lebih memahami program perumahan pemerintah, termasuk tata cara mengajukan bantuan, persyaratan penerima, dan mekanisme pembiayaan.
Sosialisasi tersebut berkaitan dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Program 3 Juta Rumah, yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga : Disperkim Kalsel Diminta Naikkan Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Jadi Rp25 Juta
Baca Juga : Komisi III DPRD Kalsel Soroti Anggaran Disperkim 2027, Minta Program Tepat Sasaran
“Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana tata cara mengusulkan bantuan, kriteria yang harus dipenuhi, sistem pembiayaan, hingga siapa saja yang berhak menerima bantuan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya melalui melalui Kepala Bidang Perumahan, Isma Agrianti, Kamis (19/11/2026).
Terkait besaran bantuan, setiap rumah mendapat alokasi Rp20 juta. Rinciannya, Rp17,5 juta untuk pembelian bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
Menurut Isma, jumlah tersebut membutuhkan dukungan tambahan dari penerima bantuan maupun lingkungan sekitar. Terutama jika kebutuhan perbaikan rumah melebihi anggaran yang tersedia.
“Karena itu, kita mendorong masyarakat untuk bergotong royong dan berswadaya. Misalnya, apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, masyarakat dapat turut membantu sehingga rumah yang sebelumnya tidak layak huni bisa menjadi rumah yang layak huni,” sebutnya.
Dalam monitoring tersebut, Disperkim turut memeriksa kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan pekerjaan. Pengawasan juga melibatkan Inspektorat agar pelaksanaan rehabilitasi tidak menyimpang dari perencanaan.
Pada 2026, program ini didukung alokasi anggaran murni sebanyak 313 unit. Dari jumlah tersebut, 225 unit disebut dapat dikerjakan. Selain itu, terdapat tambahan sekitar 88 unit melalui anggaran perubahan.
Disperkim berharap pekerjaan yang sudah berjalan dapat segera dituntaskan. Sementara pekerjaan yang bersumber dari anggaran perubahan ditargetkan selesai paling lambat akhir Desember 2026.
Isma mengatakan, pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, penyelesaian pekerjaan menjadi perhatian agar rumah penerima bantuan dapat segera ditempati dalam kondisi lebih layak. (rizqan)
Editor : Akhmad







