BANJARMASIN, klikkalsel.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (20/8/2026) .
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan keresahan terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penanganan serius oleh pemerintah maupun instansi terkait.
Tiga persoalan utama menjadi sorotan, yakni ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang memicu kabut asap, krisis pasokan listrik hingga pemadaman oleh PLN, serta panjangnya antrean BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Salah seorang koordinator aksi menyebut kondisi Kalsel saat ini seperti sedang dilumpuhkan oleh berbagai persoalan tersebut.
“Kondisi Kalsel saat ini seperti dilumpuhkan. Mulai dari listrik padam, kemudian kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan kabut asap hingga panjangnya antrean BBM subsidi yang kita lihat di SPBU yang ada,” ujarnya.
Mahasiswa menilai Karhutla yang kembali terjadi tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat.
Kabut asap tebal dinilai mengganggu aktivitas warga, mengancam kesehatan akibat potensi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan dapat mengganggu aktivitas penerbangan.
Selain Karhutla, mahasiswa juga menanyakan krisis pasokan kelistrikan dan meminta adanya pertanggungjawaban PLN terkait pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah.
Persoalan distribusi BBM subsidi turut menjadi perhatian. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan antrean panjang di SPBU.
Aksi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, bersama jajaran Sekretariat DPRD Kalsel. Dalam dialog dengan mahasiswa, Supian HK menegaskan DPRD terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan.
Menurutnya, selama tuntutan mahasiswa sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ada, pihaknya akan memberikan penjelasan serta menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku.
Baca Juga : Kabut Asap Karhutla Mengancam, Disdikbud Kalsel Izinkan Sekolah Alihkan Pembelajaran ke Rumah
Baca Juga : Dikepung Asap, Polda Kalsel Bersama Ulama dan Masyarakat Laksanakan Salat Istisqa
Supian HK juga meminta, semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan maupun saling menyalahkan sebelum memahami kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jangan mudah menyalahkan atau menuduh sebelum memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui kerja bersama dan komunikasi dengan pihak terkait,” ujar Supian HK.
Ia mengatakan, persoalan yang dihadapi Kalsel saat ini memiliki tahapan dan proses yang harus dipahami secara utuh..
Supian HK juga mengingatkan, agar kebijakan yang diambil tidak terlalu singkat dan hanya berorientasi pada penyelesaian sementara.
“Jangan membuat keputusan atau kebijakan yang terlalu singkat, misalnya hanya untuk dua minggu, karena kondisi di lapangan bisa berubah dan ada kemungkinan terjadi situasi darurat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatul Zahra menyampaikan, langkah-langkah penanganan Karhutla terus dilakukan bersama dinas dan instansi terkait.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan berbagai upaya untuk menghadapi ancaman karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kedatangan pihak pemerintah maupun instansi terkait untuk berdialog dengan mahasiswa dinilai Supian HK sebagai langkah positif karena membuka ruang komunikasi secara langsung.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memahami persoalan sekaligus menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai proses yang sedang berjalan,” tegasnya.
Hingga Kamis sore, massa mahasiswa masih bertahan di sekitar Gedung DPRD Kalsel. Mereka menunggu respons dan tindak lanjut atas sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. (azka)
Editor : Akhmad
