BANJARMASIN, klikkalsel.com – Rupanya masih banyak usulan atau aspirasi warga yang disampaikan saat reses Anggota DPRD Banjarmasin.
Sehingga, Anggota DPRD Banjarmasin HM Faisal Hariyadi meminta, Pemko Banjarmasin diminta membentuk tim khusus untuk melakukan penjabaran dan validasi terhadap seluruh usulan hasil reses DPRD.
Bagi Politisi PAN ini, langkah tersebut penting agar aspirasi masyarakat dapat diproses lebih cepat dan tepat sasaran.
“Sering kali ketika kami kembali ke lokasi reses, masyarakat mempertanyakan usulan yang belum terealisasi. Mereka mulai jenuh karena merasa aspirasinya belum mendapat tindak lanjut. Karena itu, perlu ada tim yang secara khusus memvalidasi dan mengawal usulan-usulan DPRD,” katanya saat diwawancarai usai reses di kediamannya Jalan Pulau Laut, Banjarmasin Tengah, Minggu (12/7/2026) malam.
Ia mengatakan, sepengetahuannya sejumlah usulan yang belum dapat diproses karena data pendukung yang disampaikan belum lengkap. Selain itu, ada pula usulan yang tidak direalisasikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, karena telah masuk dalam program pemerintah kota.
Pun demikan, banyak juga usulan warga yang akhirnya dapat direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, seperti identitas pengusul, nomor kontak, lokasi yang jelas, serta rincian kebutuhan, termasuk panjang dan lebar jalan atau gang yang diusulkan.
Kemudian masih banyaknya usulan dari kawasan pinggiran Banjarmasin yang belum dapat diakomodasi akibat kelengkapan administrasi yang belum memenuhi syarat.
Sekali lagi, Faisal mendorong, Pemko agar lebih serius melakukan pendampingan dan penelaahan terhadap setiap usulan masyarakat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun instansi terkait, sehingga aspirasi yang disampaikan melalui reses DPRD dapat diwujudkan secara maksimal demi meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur bagi masyarakat Banjarmasin.
Sementara dalam reses itu, warga kembali menyampaikan berbagai kebutuhan, terutama terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur lingkungan.
Menurutnya, sebagian besar usulan yang diterima merupakan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, proses realisasi usulan memang membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan pengusulan, verifikasi, hingga penganggaran.
“Usulan yang diajukan pada 2024 misalnya, baru bisa dianggarkan pada 2025 dan direalisasikan pada 2026. Jadi memang ada mekanisme yang harus dilalui,” ujarnya.
Faisal menambahkan, mayoritas aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti perbaikan jalan berlubang, jalan rusak, hingga saluran drainase yang tersumbat. “Persoalan-persoalan tersebut perlu menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan aktivitas dan kenyamanan warga,” tandasnya. (farid)
Editor : Amran
