BANJARMASIN, klikkalsel.com – Fraksi PKS DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melontarkan sorotan terhadap arah pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025.
Dana tersebut dinilai harus benar-benar dimanfaatkan untuk menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan sektor ekonomi produktif.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalsel Fraksi PKS, Firman Yusi, saat membacakan pandangan akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Kamis (9/7/2026).
Firman menegaskan, Silpa tidak semestinya hanya diarahkan untuk pembangunan fisik. Menurutnya, anggaran tersebut perlu difokuskan pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pengalokasian Silpa harus mampu memperkuat ketahanan pangan dan menjadi bantalan ekonomi masyarakat di tengah ancaman inflasi serta krisis pangan global,” tegas Firman.
Tak hanya itu, ia juga mendorong agar Silpa 2025 dikonversi menjadi berbagai program padat karya yang mampu meningkatkan taraf hidup petani, peternak, pekebun, hingga nelayan di Kalimantan Selatan.
Di sisi lain, Firman memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Baca Juga : 1.678 Hotspot Terpantau di Kalsel, Gubernur Muhidin Imbau Masyarakat Tak Membakar Lahan
Baca Juga : Tergiur Upah Rp20 Juta, Buruh Serabutan Nekat Jadi Kurir 2 Kilo Sabu dan Seribu Lebih Pil Ekstasi
Meski demikian, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Ia menilai keberhasilan administrasi harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Firman juga mengingatkan agar penggunaan APBD dilaksanakan secara efektif, efisien, produktif, serta mengedepankan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berharap setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pekebun, serta nelayan di Kalimantan Selatan,” tukasnya. (azka)
Editor : Akhmad
