MARTAPURA, klikkalsel.com – Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar menggelar rapat evaluasi dan koordinasi di Aula Barakat, Martapura, Rabu (21/05/2025), menyusul ditetapkannya Desa Jambu Burung dan Desa Pasar Jati sebagai percontohan (pilot project) Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar, Hj. Nurgita Tiyas, menugaskan dinas terkait yang membidangi 6 SPM—mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial—untuk merumuskan pertanyaan atau wawancara. Wawancara ini akan dilakukan dengan pasien yang dilayani di posyandu atau yang didatangi kader di rumah.
“Pertanyaan-pertanyaan yang terarah dan terukur akan memberikan kesimpulan jawaban terkait keluhan-keluhan masyarakat di bidang tersebut, misalnya perumahan rakyat mengenai sanitasi di rumah,” ujarnya.
Dari hasil wawancara tersebut, lanjut Nurgita, akan diketahui kebutuhan dari tingkatan puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan instruksi agar setiap desa dan kelurahan berkunjung ke desa pilot project guna mempelajari administrasi dan pelayanan. Selain itu, Nurgita menginginkan Pemkab Banjar membuat notulen dan dokumentasi rapat evaluasi dan koordinasi ini untuk dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca Juga : Bupati Banjar Ajak Ratusan ASN Baru Tingkatkan Pelayanan dan Adaptasi Cepat
Baca Juga : Ritual Malabuh: Tradisi Banjar Memberi Makan Buaya Gaib
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, menyampaikan berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya dalam upaya pencapaian SPM bidang kesehatan. Di antaranya adalah kampanye pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin.
“Kegiatan lainnya yaitu skrining penyakit tidak menular, penyakit menular, dan jiwa, pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal pada ibu hamil kurang energi kronis, balita kurang gizi, serta kelas baduta cegah stunting,” ucap Yasna.
Ia berharap adanya dukungan dari pembakal dan lurah untuk melengkapi dokumen kelembagaan posyandu, serta dukungan dari puskesmas dalam peningkatan kapasitas kader posyandu. (Mada)
Editor:
