Banjarmasin

Wakil Rakyat Tabalong Minta Bantuan DPRD Kalsel Terkait Permasalahan Infrastruktur Khususnya Kerusakan Jalan

BANJARMASIN, klikkkalsel.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong bertandang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (27/04/2021).

Kedatangan para wakil rakyat asal kabupaten berjuluk Bumi Sabara Kawa itu mengkonsultasikan pemecahan permasalahan seputar infrastruktur yang berkaitan dengan APBD provinsi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Habib Muhammad Taufani Al-Kaf, sebagai ketua rombongan menyampaikan, berbagai hal terkait infrastruktur terutama permasalahan jalan. Sebab, ada serapan anggaran yang disokong pemerintah provinsi.

“Kedatangan Kami, menindaklanjuti terkait infrastruktur di Kabupaten Tabalong yang didukung oleh APBD provinsi, termasuk bendungan yang harapannya bisa terealisasi segera. kami ingin tahu teknisnya seperti apa nantinya dan bagaimana masalah penganggarannya,” ungkapnya.

Masih seputar insfratruktur jalan, Habib Taufani juga mengapresiasi andil pemerintah provinsi dalam percepatan pembangunan. Dia mengatakan, pada tahun lalu telah dilaksanakan pengaspalah di jalan Pelita – Kecamatan Tanjung.

“Terimakasih di tahun 2020 pekerjaan Dinas Perkim yang telah dihibahkan oleh Provinsi adalah pelaksanaan jalan Pelita 1 Tanjung sudah selesai diaspal. walaupun sementara Jalan utamanya yaitu jalan Pelita masih ketinggalan belum diaspal, mudahan tahun 2022 bisa dilanjutkan kembali,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong H. Supoyo dalam pertemuan, menyampaikan banyaknya keluhan masarakat mengenai kerusakan jalan di desa Kembang Kuning. Kerusakan jalan itu lantaran sering dilintasi truk perkebunan.

“Masalah rencana permohonan pelimpahan jalan dari Kecamatan Haruai Ke jalan poros nasional atau jalan Kembang Kuning sepanjang 7 (tujuh) kilometer itu sudah berkali-kali dibiayai dari PUPR Kabupaten Tabalong untuk diperbaiki namun berkali-kali pula hancur, ini karena ada angkutan mobil truk perkebunan khususnya kelapa sawit yang masuk ke jalan” keluhnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Sahrujani menerima dan menanggapi langsung permasalah jalan di Desa Kembang Kuning. Ia tak menampik kalau memang kerusakan jalan umumnya diakibatkan angkutan perkebunan yang melebihi beban kemampuan jalan. 

“Baiknya kita lihat regulasinya terutama karena adanya Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, nantinya kita kaji dampaknya bagi masyarakat,” tuturnya.

Politisi Golkar ini menambahkan DPRD Kalsel akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengetahui kepastian wewenang aset jalan.

“Tetapi yang perlu kita pecahkan apakah jalan di Desa Kembang Kuning ini wewenang provinsi atau Kabupaten. Kalau memang karena masalah status jalan, kami sarankan untuk coba dirumuskan bersama dinas Pekerjaan Umum (PU) agar diusulkan dibuat Surat Keputusan menjadi Jalan Jaringan Prioritas (JJP). agar nantinya  bisa dibiayai Provinsi bersama Kabupaten, nanti kita tindaklanjuti ke Bina Marga” jelasnya.

Sementara itu, terkait mengenai keinginan membuat bendungan Sungai Kumap di Kecamatan Muara Uya, anggota Komisi III DPRD Kalsel H. Agus Mawardi menyambut baik hal tersebut tetapi ia juga mengingatkan untuk memperhatikan urgensinya.

“Di Tabalong sudah dibangun bendungan Kinarum dan saluran tersier serta primernya sudah dimanfaatkan untuk pertanian itu sudah sangat luar biasa. Ketika kami sampaikan ke Pusat mereka terkejut, kenapa Tabalong menginginkan bendungan lagi. tetapi kami faham kalau bendungan sungai Kumap ini dimaksudkan untuk menampung debit air tinggi dan menanggulangi banjir yang sering terjadi di Kabupaten Tabalong tentu ini sangat penting bagi Tabalong” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan agar perencanaan bendungan ini harus melalui pengkajian-pengkajian yang seksama dan masuk ke dalam rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Sementara rencana dua bendungan di Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Tengah sudah ditangkap juga informasinya oleh Balai Irigasi dan Sungai, mereka akan melakukan kajian juga. kita tunggu, sehingga setelah ada kajian pada saat revisi tata ruang kita pun akan meliat. karena ini harus masuk juga di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan, agar tidak jadi masalah dikemudian hari,” pungkasnya. (rizqon)

Editor : Akhmad

To Top