Wagub Kalsel Apresiasi Banjarmasin Meraih Penghargaan di Rakornas TPAKD 2025

Wagub Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman dan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin menunjukkan perhargaan yang diraih di Rakornas TPAKD 2025.

JAKARTA, klikkalsel.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2025 di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kegiatan ini diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Turut hadir para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pimpinan TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menerima penghargaan TPAKD Award 2025 atas keberhasilan Kota Banjarmasin dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan di daerahnya.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor usaha produktif.

Baca Juga : Membanggakan, SMA Banua Kalsel Terpilih Jadi Sekolah Garuda Gagasan Presiden Prabowo

Baca Juga : Diduga Keracunan, 37 Pelajar MI Assalam Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Konsumsi MBG

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut.

“Kami bangga karena Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, terus berkomitmen mendukung program inklusi keuangan nasional. Ini sejalan dengan upaya kita memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai acara.

Rakornas TPAKD 2025 juga menjadi momentum penting dalam peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, yang memuat arah strategis baru untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami mendorong semua kepala daerah untuk dapat melihat dan memetakan potensi UMKM di daerahnya agar mereka mendapatkan akses pembiayaan yang layak,” ujar Airlangga.

Menurutnya, peningkatan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Airlangga juga menekankan pentingnya peran OJK dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memiliki literasi keuangan yang baik agar dapat memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan secara bijak dan produktif. (rizqon)