BANJARMASIN,klikkalsel.com – Geopark Nasional (GN) Meratus Kalimantan Selatan (Kalsel) ditunda pengusulannya ke UNESCO lantaran terlalu luas dan belum lengkap sarana dan prasarana.
Padahal GN Meratus ini sebelumnya sudah diakui di nasional di 2018 lalu. Kemudian di 2021 GN Meratus kembali diusulkan untuk menjadi Geopark yang diakui UNESCO.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah menyayangkan penundaan tersebut, padahal jika diakui UNESCO kawasan GN Meratus akan terjaga dan membawa dampak sektor pariwisata Kalsel.
“Padahal GN Meratus ini sudah diakui di nasional di 2018 lalu dan juga tertunda pengusulan di 2019 karena pandemi dan di 2021 kembali diajukan malah tertunda lagi,” katanya Sabtu (10/12/2022)
Dikatakannya pula, Pemprov Kalsel harus benar-benar menyiapkan GN Meratus jika memang ingin kawasan GN Meratus benar-benar diakui dunia.
“Beberapa kali rapat, seharusnya mereka bilang jika ada anggarannya kurang atau gimana, jadi bisa diupayakan supaya sarana ini benar-benar bisa terpenuhi standar UNESCO,” ucapnya.
Abidin juga menyarankan, dalam pengusulan di 2023 nanti supaya GN Meratus bisa diakui UNESCO segala sarana harus dilengkapi.
Baca Juga : Tim UNESCO Global Lakukan Penilaian Geopark Meratus Selama 7 Hari
Baca Juga : Keindahan Foto Geopark Meratus Dipamerkan di Jakarta, Muhidin: Kami Bangga!
“Kalau memang visi misinya ke GN Meratus, kita di komisi tiga siap untuk penganggaran demi melengkapi sarana dan prasarana,” ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan, jika pengusulan GN Meratus ke UNESCO ditunda ke tahun depan. Sebab pihaknya perlu persiapan lebih detil untuk mengusulkan GN Meratus ke UNESCO.
“Kalau materi untuk menjadi UNESCO Global Geopark sudah lengkap. Meratus memiliki ragam batuan, ragam budaya, ragam hayati yakni flora dan fauna serta kegiatan ekonomi serta menarik. Tapi direkomendasikan agar kawasan yang diusulkan luasnya kecil dulu,” katanya.
Luasan GN Meratus pun jauh dipersempit dari 32.000 km persegi jadi 2.800 km persegi.
“Terdiri dari 50 situs batuan, budaya, flora dan fauna kegiatan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, ke 50 situs –situs harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar UNESCO. Berupa papan rambu-rambu dan informasi, tempat parkir, jalan setapak, tangga dan lainnya.
“Sesuai dengan kebutuhan setiap situs, agar setiap situs mudah untuk diakses oleh pengunjung atau wisatawan,” katanya.
Fajar juga menyebut, Pemprov Kalsel diberi waktu setahun lagi untuk menyiapkan seluruh sarana dan prasarana.
“Untuk tahap awal pengusulan kata Fajar di enam kabupaten kota yakni Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, Batola, Tapin dan HSS, sementara daerah lain akan menyusul,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
Tercatan Per Desember 2022, Calon Jemaah Haji Banjarmasin Banyak Membatalkan Keberangkatan
BANJARMASIN, klikaklsel.com – Berdasarkan data per Desember 2022 ratusan calon jemah haji Banjarmasin melakukan pembatalan.
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kasi PHU) Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Zainal Muttaqin mengatakan, data tersebut sesuai dengan data Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat).
“Sesuai data Siskohat, pendaftar haji di Kota Banjarmasin per Desember 2022 berjumlah 887 orang sedangkan yang melakukan pembatalan haji oleh Jemaah yang telah mendaftar yakni sekitar 430 orang,” katanya Sabtu (10/12/2022)
Kurang lebih 48 persen jumlah para calon jemaah yang membatalkan, dan ketika calon jemaah dikonfirmasi penyebabnya beragam dari factor ekonomi pasca pandemic corona virus disease (Covid-19) yang melanda Indonesia.
“Selain itu, karena sakit atau meninggal, juga karena terlalu lamanya antrian keberangkatan calon jemaah haji di Provinsi Kalsel sehingga ada beberapa Jemaah yang pindah ke haji khusus,” ucapnya.
Ditambahkannya, dalam pelaksanaan Haji nanti Pemerintah berkomitmen melakukan persiapan haji 1444 H/2023 M lebih dini, baik dalam penyiapan layanan maupun pembinaan manasik kepada jamaah haji.
“Tentunya mengupayakan dikembalikannya kuota normal pada penyelenggaraan haji tahun 1444 H/2023 M dalam rangka mengurangi panjangnya antrean haji (waiting list) serta memberikan perhatian khusus kepada jamaah haji lansia untuk mendapatkan prioritas keberangkatan dalam rangka mengurangi risiko pembatalan haji,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
