BANJARMASIN, klikkalsel.com – Ratusan Mahasiswa yang tergabung di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se Kalimantan Selatan (Bem se-Kalsel) turun ke jalan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu dinilai melemahkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat ini.
Koordinator aksi Rizki Nugroho Fitrianto Wakil Ketua Bem Universitas Islam Kalimantan mengatakan, aksi kali ini diisi oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung di Bem se-Kalsel dan sebagai bentuk dukungan terhadap KPK.
“Karena saya rasa KPK saat ini sudah dilemahkan,” tegasnya, Senin (21/6/2021).
Ia juga mengungkapkan, tuntutan utama dalam aksi ini, adalah agar Presiden Joko Widodo menurunkan Firli Bahuri dari Ketua KPK serta menuntut transparansi mengenai kejelasan standarisasi indikator merah dan hijau Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“karena itu, perlu kembali turun kejalan, dan melakukan sidang rakyat,” jelasnya.
Baca Juga : Lawan Ketidak Adilan, Mahasiswa Kalsel Turun ke Jalan
Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Antasari, Ilham mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan tentang adanya dugaan upaya pelemahan terhadap KPK. Terutama, melalui TWK.
“Aksi yang digelar merupakan gerakan kolektif dan bentuk kekecewaan,” ujarnya.
Bahwa alasan utama gelaran aksi tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk perjuangan. Selain itu, untuk menyelamatkan lembaga yang semestinya menjalankan amanat reformasi.
“Kini saya rasa semakin dilemahkan dari waktu ke waktu,” tuturnya.
Seperti diketahui isu TWK yang disoroti dalam rencana aksi unjuk rasa itu, diberlakukan kepada pegawai KPK sebagai syarat untuk beralih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun belakangan, tes tersebut ternyata menimbulkan polemik di masyarakat lantaran isu utama yang diangkat di list pertanyaan TWK tersebut diakui terkesan mengada-ada, bahkan akhirnya dikaitkan dengan sikap radikalisme.
Ujung-ujungnya, sejumlah pegawai KPK yang berkompeten dan diantaranya mereka yang menangani sejumlah kasus yang cukup menghebohkan tanah air pun akhirnya terpaksa harus undur diri dari lembaga itu.
Sekedar diketahui, tujuh tuntutan dibawa dalam aksi ini yang dibacakan Renaldi selaku Korwil Bem ae Kalsel mengatakan.
Pertama pihaknya menuntut Firli Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandal TWK dan pemberhentian 75 pegawai.
Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan pimpinan KPK yang bermasalah, terkhusus Ketua KPK Firli Bahuri.
“Tiga, mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan,” ucapnya dengan lantang menggunakan pengeras suara.
Empat, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Ketua BKN atas keterkaitanya tentang kekeliruan yang terjadi dalam proses TWK.
Lima, mendesak BKN agar membuka kejelasan tentang indikator Merah dan Hijau yang dikaitkan dengan pegawai KPK.
6. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas, guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.
“Tujuh mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditunjukan sebagai bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK. Serta mengembalikan marwah Independensi KPK,” pungkasnya. (airlangga)
Editor : Akhmad
