Siaran Pers Dari ULM Banjarmasin Terkait Kasus Pemerkosaan Oleh Oknum Polisi, Ini Tanggapan Kapolresta Banjarmasin

Baca Juga : Tak Puas Hukuman Mantan Oknum Polresta Banjarmasin Yang Perkosa Dirinya, Curhatan Korban di Medsos Dijawab Kapolresta

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Beredar sebuah siaran pers yang memiliki kop Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin terkait kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi fakultas hukum ULM oleh salah satu anggota Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banjarmasin.

Kejadian tersebut terjadi pada Agustus 2021 saat korban yang berstatus mahasiswa di Fakultas Hukum ULM mengikuti magang di Satresnarkoba Polresta Banjarmasin. Saat itulah korban yang berinisial VPDS berkenalan dengan oknum polisi berinisial BT.

Didalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa korban diperkosa pelaku usai diajak jalan-jalan dan dicekoki minuman energi yang diduga telah dicampur dengan minuman keras hingga korban lemas tak berdaya.
Usai itu korban dibawa ke salah satu hotel dan diperkosa oleh pelaku.

Disitu pun disebut dari hasil pertemuan dengan korban pihak ULM akhirnya membentuk tim advokasi untuk mendampingi korban.

Pihaknya pun turut menyoroti beberapa fakta pada persidangan kasus yang telah menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan terhadap oknum polisi berinisial BT.

Seperti pelaku yang didakwa dengan Pasal 286 dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun atau Pasal 290 Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.

“Padahal menurut kami dengan melihat pada fakta,
perbuatan Pelaku tersebut lebih tepat diterapkan Pasal 285 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 12 tahun,” ungkap pihak ULM dalam surat tersebut.

Atas dakwaan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Pelaku dengan dakwaan Pasal 286 KUHP dengan tuntutan pidana Penjara paling lama 3
tahun 6 Bulan (dibawah separo ancaman maksimum).

Baca Juga : Tak Puas Hukuman Mantan Oknum Polresta Banjarmasin Yang Perkosa Dirinya, Curhatan Korban di Medsos Dijawab Kapolresta

Baca Juga : Kecaman ke Edy Mulyadi Terus Mengalir, Ibnu Sina: Terlalu Naif Mengatakan Pulau Kalimantan Tempat Jin Buang Anak

Selanjutnya terhadap tuntutan JPU tersebut Majelis Hakim menyatakan Pelaku bersalah melanggar Pasal 286 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan sebagaimana yang tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 892/Pid.B/2021/PN BJM.

Pihak ULM pun menyebut saat ini, korban mengalami trauma berat dan dalam proses pendampingan oleh psikolog guna memulihkan mental/kejiwaannya.

Pihaknya pun mengemukakan beberapa dugaan kejanggalan terhadap jalannya kasus tersebut antara lain;

1. Kasus telah berlangsung sejak Agustus 2021, tapi tidak satu pun ada pemberitahuan dari pihak berwenang kepada pihak Universitas maupun pihak Fakultas sebagai Penyelenggara Program Magang, mengingat kenalnya Pelaku dan korban adalah
dalam kegiatan magang di Lembaga Kepolisian.

2. Tidak ada pendampingan hukum terhadap korban, yang ada hanya pendampingan secara psikologis oleh dinas terkait. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pengawalan terhadap proses hukum.

3. Proses sidang yang berlangsung sangat cepat, yakni dari sidang pertama tanggal 30 November 2021 dan sidang putusan/vonis tanggal 11 Januari 2022. Artinya
persidangan dilakukan dalam waktu 31 hari kerja atau 43 hari kalender.

4. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencantumkan Pasal 286 tentang
persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya perempuan
itu pingsan atau tidak berdaya. Sementara Tim Advokasi Keadilan berpendapat bahwa
seharusnya JPU mencantumkan Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan dengan ancaman
hukuman yang lebih berat. Penyidik dan JPU tidak menggunakan ketentuan Pasal 89
KUHP yang merupakan perluasan makna “kekerasan” dalam Pasal 285 KUHP.

5. Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung menyatakan menerima pada saat pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh korban, dan menolak saat Tim Advokasi Keadilan meminta agar dilakukan upaya banding yang akan berakhir besok, 25 Januari 2022. Artinya dari waktu audiensi masih ada waktu 1 (satu) hari untuk melakukan Upaya Hukum Banding.

6. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan, yakni pidana penjara 2 tahun 6 bulan dari 7 tahun ancaman maksimum dalam Pasal 286 KUHP. Artinya
hukuman yang dijatuhkan hakim kurang lebih 1/4 dari ancman maksimum (tepatnya
27,7%)

Atas dasar itu pihaknya mendesak agar Pihak Kepolisian Khususnya Kapolda Kalsel menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Bripka BT dan lembaga yang berwenang dapat melakukan pengusutan terhadap proses pengadilan
Kasus perkosaan terhadap VDPS, dan menindak para pihak yang terlibat.

Bahkan sebagai ungkapan keprihatinan dan protes Fakultas Hukum ULM menyatakan menarik semua mahasiswa yang sedang magang di Polresta Banjarmasin dan mengevaluasi kerjasama magang dengan Polresta Banjarmasin dan tempat- tempat magang lainnya.

Atas beredarnya siaran pers tersebut, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atmojo Martosumito turut buka suara.

Ia menyebut bahwa oknum pelaku telah menjalani sidang kode etik Polri dan telah dijatuhi sanksi PTDH pada Desember 2021 lalu.

“Kita tidak main-main terhadap anggota yang melakukan pelanggaran,” ujar Sabana yang baru dilantik sebagai Kapolresta Banjarmasin pada 5 Januari 2021 tersebut.

Terkait Fakultas Hukum ULM yang akan menarik mahasiswa magangnya, Kapolresta Banjarmasin lebih menyerahkan hal itu ke pihak ULM. Sedangkan pihaknya akan lebih memperbaiki diri dan menciptakan institusi bersih sesuai dengan Polri Presisi yang dalam hal ini transparansi berkeadilan. (David)

Editor: Abadi