BANJARMASIN, klikkalsel.com – Realisasi serapan anggaran Pemko Banjarmasin di triwulan pertama masih belum maksimal.
Dari total 41 Struktur Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Banjarmasin, hanya 22 SKPD yang memenuhi target sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 6 Tahun 2023 yakni, 20 persen di triwulan pertama.
Dari pagu anggaran Pemko Banjarmasin tahun 2023 sebesar Rp 1,7 triliun, di triwulan pertama ditetapkan target sebesar Rp 342,971 miliar. Namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 158,206 miliar.
Hal ini tentunya sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemko Banjarmasin sesuai dengan perwali 6 tahun 2023, yang hanya tercapai sebesar 9,10 persen.
Tentunya peran serta dari 19 SKPD lainnya yang tidak memenuhi target di triwulan pertama ini sangat mempengaruhi serapan anggaran Pemko Banjarmasin.
Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan bahwa dalam perwali 6 tahun 2023 tersebut seluruh SKPD ditargetkan untuk memenuhi target capaian yang sudah ditetapkan.
Di triwulan pertama SKPD lingkup Pemko Banjarmasin diberikan target capaian minimal 20 persen dan di triwulan kedua minimal 50 persen. Lalu, di triwulan ketiga capaian target 75 persen dan di triwulan terakhir tercapai 100 persen.
Meski demikian sebanyak 19 SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin yang belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perwali tersebut.
Ia juga mengungkapkan, ada beberapa kendala yang ditemui SKPD. Misalnya dalam setiap pelaksanaan lelang harus menyiapkan dokumen.
“Lalu, seperti Kecamatan Banjarmasin Utara, lokasi pengadaan lahan yang dipindah. Target misalnya 30 persen, dipindah lokasi lalu prosesnya dimulai dari awal lagi,” tuturnya.
Baca Juga : Peralatan Rumah Kemasan Pemko Banjarmasin Terkendala Aturan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Baca Juga : Hujan dan Angin Kencang, Pengendara Motor di Banjarmasin Tewas Tertimpa Puing Bangunan
Meski demikian, Ibnu mengklaim, bahwa kegiatan di tiap SKPD tetap bisa terlaksana. Hanya saja, target capaian di tiap triwulan yang harus menjadi perhatian.
“Jangan ada kesan dinas santai-santai tidak ada yang dikerjakan. Kalau di bawah 10 persen seperti itu seolah-olah Dinas sangat santai di triwulan I,” terangnya.
Dari 19 SKPD yang tidak bisa memenuhi target Perwali tersebut terdapat beberapa SKPD yang menyita perhatian, lantaran capaian keuangannya sangat rendah. Di bawah target minimal 20 persen.
Misalnya di urutan terendah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) hanya tercapai 2,34 persen. Realisasi keuangan 0,47 persen dan realisasi fisik 0,78 persen.
Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tercapai 4,90 persen, realisasi keuangan 0,98 persen dan realisasi fisik 2,65 persen.
Selanjutnya Dinas Pendidikan (Disdik) yang merupakan pemilik anggaran terbesar APBD Kota Banjarmasin, untuk serapan anggaran di triwulan pertama baru tercapai 6,74 persen, realisasi keuangan 1,35 persen dan realisasi fisik 6,37 persen.
Ketika dikonfirmasi terkait rendahnya serapan anggaran di triwulan pertama ini Kepala Disperkim Banjarmasin, Chandra menganggap bahwa hal itu biasa.
Karena menurutnya percepatan capaian di Dinasnya, akan terlihat saat memasuki triwulan II.
“Percepatan berawal dari triwulan II berlanjut hingga ke triwulan III dan selesai di akhir triwulan III. Ibaratnya sprinter,” terangnya.
Ia menekankan, pada akhir Mei kontrak semua kegiatan bisa terlaksana. Salah satunya proyek peningkatan jalan komplek perumahan.
“Pelaksanaan empat bulan stabil relatif cepat pergerakannya,” tandasnya.(fachrul)
Editor : Amran
