JAKARTA, klikkalsel.com – Gubernur H. Muhidin memaparkan kesiapan Pemprov Kalsel menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Rakorsus bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago serta dihadiri sejumlah kepala daerah dari provinsi rawan karhutla.
Dalam paparannya, Gubernur Muhidin menjelaskan Kalsel memiliki karakteristik wilayah yang rentan terhadap kebakaran, terutama karena keberadaan lahan rawa dan gambut yang luas. Kondisi tersebut semakin berisiko saat musim kemarau panjang disertai aktivitas pembukaan lahan.
“Kondisi vegetasi gambut mulai mengering, muka air tanah menurun, dan titik panas diperkirakan meningkat menjelang puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026,” ujarnya.
Muhidin mengungkapkan, karhutla di Kalsel memiliki pola berulang yang muncul dalam siklus beberapa tahunan. Peristiwa besar tercatat terjadi pada 2011, 2015, 2019, hingga 2023. Tahun 2023 menjadi yang paling berat dengan 2.799 kejadian karhutla dan luas area terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
Mengantisipasi kondisi serupa, Pemprov Kalsel menetapkan tiga kawasan prioritas penanganan karhutla. Wilayah pertama berada di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru. Wilayah kedua mencakup kawasan utara yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian Tapin.
Sementara wilayah ketiga berada di kawasan Pegunungan Meratus bagian timur yang mencakup Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut.
Berdasarkan data SIPONGI periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, tercatat 492 titik panas di Kalsel dengan delapan kejadian karhutla yang menghanguskan lahan seluas 33,52 hektare. Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 300 titik, sedangkan luas lahan terbakar terbesar terjadi di Kabupaten Banjar dengan total sekitar 27,8 hektare.
Untuk memperkuat upaya pencegahan, Pemprov Kalsel telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Karhutla 2026 kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Langkah mitigasi juga dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, latihan dan simulasi penanganan, serta pembangunan sarana pengendalian seperti embung, kanal, dan pintu air.
Sejumlah langkah kesiapsiagaan telah dijalankan sejak April lalu. Patroli rutin di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor terus dilakukan, Kabupaten Barito Kuala menetapkan status Siaga Darurat, sementara Kabupaten Tapin dan Tanah Laut telah menggelar apel kesiapsiagaan. Pemprov Kalsel juga menjadwalkan Apel Siaga Karhutla tingkat provinsi pada awal Juli mendatang.
Baca Juga : Diikuti 50 Pejabat, Gubernur Muhidin Ingatkan PKN Bukan Sekadar Formalitas Syarat Jabatan
Baca Juga : Gubernur Muhidin Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat, Rp15 Miliar Siap Layani Warga Pulau Terluar Kalsel
Dari sisi sumber daya, pemerintah daerah menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman karhutla, sekitar 3.000 personel pendukung, 57 petugas pengolah data dan informasi, serta 372 personel patroli dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
Selain itu, tersedia 68 unit mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 unit kendaraan patroli, serta 337 mesin pompa air untuk mendukung operasi di lapangan.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan pengendalian karhutla tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap ketahanan nasional, perekonomian, hingga hubungan diplomatik antarnegara.
“Keberhasilan pengendalian karhutla ditentukan oleh kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata kemampuan memadamkan kebakaran yang sudah meluas,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi akibat dominasi ekosistem gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Karena itu, seluruh daerah diminta memperkuat mitigasi sejak dini melalui apel siaga, patroli terpadu, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mengingatkan potensi berulangnya karhutla yang selama ini muncul dalam siklus tertentu. Menurutnya, indikasi musim kemarau yang lebih cepat dan lebih kering tahun ini harus menjadi perhatian seluruh pihak.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh pemegang izin konsesi kehutanan harus bertanggung jawab penuh terhadap upaya pencegahan dan pemantauan titik api di wilayah kerjanya,” katanya.
BMKG dalam kesempatan itu juga memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal, lebih kering, dan berlangsung lebih lama akibat pengaruh El Nino. Menyikapi kondisi tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah menyatakan kesiapan mengerahkan personel, mengaktifkan posko lapangan, serta memperkuat status siaga darurat di wilayah prioritas.
Sebagai langkah operasional, pemerintah pusat telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Desk tersebut akan mengintegrasikan sistem peringatan dini, patroli pencegahan, operasi modifikasi cuaca, pemadaman darat dan udara, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi. (rizqan)
Editor: Abadi
