BANJARMASIN, klikkalsel.com – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Banjarmasin tentunya tak luput dari beragam keluhan masyarakat. Khususnya terkait bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan. Hasil Koordinasi dinas terkait, Ombudsman Kalsel mengungkapkan ada sekitar 16.000 aduan yang masuk.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan (Kalsel) Noorhalis Majid, mengatakan pihaknya turut mengawasi pelaksanaan PSBB di empat daerah di provinsi ini yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, dan Barito Kuala. Pengawasan ini dilakukan dengan membuka pengaduan melalui line telpon atau whatsApp di nomor 08111653737, sejak akhir April lalu.
Ada 5 isu yang masuk dalam pengawaaan, yaitu transportasi, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, keamanan, dan keuangan. Dari isu-isu tersebut, aduan masyarakat soal bantuan sosial yang paling menonjol di tengah penerapan PSBB.
“Ditindaklanjuti dengan cara reaksi cepat, Ombudsman sampai hari ini menerima 85 laporan khusus tentang bantuan sosial tadi. Kami sudah berkomunikasi, berdialog dengan kepala dinas untuk berkomitmen menindaklanjuti laporan tersebut,” terangnya kepada awak media di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Jalan S Parman, Banjarmasin, Rabu (27/5/2020).
Ombudsman pun menyarankan Dinas Sosial di masing-masing daerah yang menerapkan PSBB untuk membuka line up pengaduan via telepon dan whatsApp. Guna memangkas birokrasi agar penanganan cepat dilakukan.
“Untuk Banjarmasin line telepon itu lalu diserbu oleh masyarakat yang tidak mendapatkan atas bantuan sosial. Bahkan mereka mengaku ada 16.000 orang yang komplain atas bantuan sosial ini. Itu yang kami dorong agar laporan-laporan tersebut disampaikan ke walikota agar ditindaklanjuti,” tegas Noorhalis Majid.
Menurutnya, masalah bantuan sosial tersebut salah satu faktor utama PSBB di kota berjuluk Seribu Sungai tidak berjalan efektif. Sebab masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, masih harus keluar rumah mencari penghidupan.(rizqon)
Editor : Amran
