Proyek Rusunawa Molor, Penunjukan Satker dan PPTK Terkesan Diam-Diam

Setelah hampir molor selama hampir satu tahun, proyek pembangunan Rusunawa Tanah Bumbu masih belum kelar pengerjaannya. (ist/klikkalsel)

BANJARMASIN, klikkalsel – Proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di kawasan kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu penyelesaiannya molor hampir satu tahun.

Padahal menurut plang nama proyek yang kini tak nampak lagi keberadaannya tersebut, proyek bernomor kontrak 76/07/KONTRAK/TANBU/RUSUN/Rr/2017 pengerjaannya dimulai pada 26 Januari 2017 dan harus sudah selesai pada 300 hari Kalender atau pada bulan Oktober 2017.

Namun berdasarkan fakta di lapangan proyek yang dilaksanakan PT Morasait Elibujaya ini masih belum kelar. Terlihat tukang masih sibuk menyelesaikan tangga bagian dalam dan pemasangan paping lantai halaman.

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu, Setia Budi saat dihubungi klikkalsel mengatakan, ia tidak mengetahui progres dan perkembangan proyek tersebut.

“Kebetulan saya masih baru dan belum memgetahui progresnya karena itu proyek provinsi dan pusat. Tapi memang benar proyek itu belum selesai, nanti saya coba bantu cek ke bidang,” ujar Setia Budi.

Sementara itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel, Arifin Noor saat dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui persis bagaimana jalan dan perkembangan proyek tersebut.

Ia mengatakan proyek tersebut adalah proyek Kementerian PUPR RI dengan menggunakan dana APBN 2017, sedangkan Dinas Perkim Kalsel hanya dilibatkan dalam pembuatan Satuan Kerja (Satker) yang dijabat oleh M Noor Efrani yang saat ini jua menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Permukiman di Dinas Perkim Kalsel.

Sedangkan Panitia Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh Reiza Perdana.

Namun ia menyayangkan diawal penunjukan dua orang tersebut tanpa sepengetahuan dirinya, padahal mereka notabene adalah anak buahnya.

“Kita baru dikasih tahu penunjukan mereka itu setelah dilantik, itu pun bukan melalui surat namun dari pengakuan lisan keduanya,” ungkap Ariffin, Senin (17/9/2018).

Diungkapkannya pada saat proyek mulai berjalan Reiza Perdana yang menjabat digantikan oleh Ibu Munakwarah yang juga tanpa sepengetahuan dirinya, dan belakangan juga diketahui turut mundur setelah kurang lebih sebulan menjabat PPTK.

“Reiza mundur, diganti Ibu Munakwarah yang belakangan ikut mundur, saya juga tak tau kenapa mereka mundur,” ujarnya.

Selain itu ia juga menyayangkan terkadang dirinya tidak diberitahu progres pembangunan proyek bernilai hampir Rp 21 milyar tersebut.

“Walaupun bukan proyek kita, tapi karena pembangunannya di wilayah kita paling tidak kita dilaporkan perkembangannya. Kalau ini tidak, saya saja terkadang harus minta dulu datanya baru dikasih,” jelasnya.

Saat disinggung kenapa proyek ini sampai molor begitu lama dari waktu seharusnya, ia mengaku tak tahu mengenai hal tersebut dan mempersilahkan menanyakan kepada M Noor Efrani Efrani selaku Satker.

“Tanyakan ke Pak Efrani saja, kalau saya tidak tahu kenapa sampai (molor) seperti itu,” ujarnya.

Namun baik M Noor Efrani maupun Reiza Perdana tak memberi jawaban saat di hubungi melalui pesan singkat. Bahkan keduanya kompak tak mengangkat saat dihubungi.

Tidak tepat waktunya penyelesaian proyek ini juga telah dilaporkan beberapa LSM ke Kejati Kalsel. (david)

Editor : Farid

Tinggalkan Balasan