BANJARMASIN, klikkalsel.com – Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah tetap memutuskan Pilkada akan dilaksanakan sesuai jadwal pada 9 Desember mendatang.
Sehingga salah satu tantangan berat yang harus dihadapi adalah soal tingkat partisipasi publik di Pilkada tahun ini.
Pengamat Politik dan Sosiologi dari Universitas Lambung Mangkurat Fachriannor menyebut, sumber minimnya partisipasi karena pandemi dimana orang menjadi malas menggunakan haknya atau memilih untuk golput.
Pasalnya, ada saat ini Pilkada di tengah pandemi sangat rentan menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19.
Dan di tengah terpukulnya warga akibat pandemi bisa berpotensi meledaknya politik uang yang bisa mendegradasi kualitas pilkada.
“Kualitas demokrasi juga menjadi rendah,” ucap Dosen Fisip ULM ini kepada klikkalsel.com Rabu (7/10/2020).
Tak hanya itu, Pilkada yang selama ini lekat dengan tradisi kumpul kumpul di masa pandemi seperti ini menurutnya tidak efektif. Karena melanggar protokol.
Sehingga melalui media sosial menjadi satu satunya alternatif yang mendukung bagi pasangan calon yang akan bertarung di pilkada pendatang.
“Hal ini harus diatur sesuai mekanisme aturan yang berdasarkan ketentuan KPU ataupun dari Bawaslu,” ujarnya
Selain itu, menurutnya, jika Bawaslu membentuk komunitas atau kelompok yang sadar menjaga kualitas demokrasi untuk menghindari permainan politik uang. Dimana komunitas atau kelompok ini secara independen melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan pilkada kali ini.
“Dari masa kampanye misalnya sampai ke masa pemilihan,” jelasnya.
Untuk itu, Fachriannor berharap warga tetap memberikan hak pilihnya sesuai hati nurani tanpa adanya politik uang dan memperhatikan protokol kesehatan.
Oleh karena itu, pemerintah juga perlu mempermudah warga untuk tetap memilih tanpa mengorbankan kesehatan mereka. (airlangga)
Editor : Akhmad
