BANJARMASIN, klikkalsel.com – Perpindahan Ibukota Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Banjarmasin ke Banjarbaru terus menuai reaksi pro dan kontra sejumlah kalangan.
Belakangan, ada wacana melakukan judicial review terhadap undang-undang pemindahan ibukota tersebut.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan, jika ada pihak yang tidak setuju pemindahan Ibukota ke Banjarbaru, tak masalah untuk mengajukan judicial review.
“Jika ada pihak yang tak setuju dengan pemindahan tersebut, silakan tempuh jalur hukum termasuk judicial review,” katanya (24/2/2022).
Akan tetapi pemindahan Ibukota, Fajar meminta, semua pihak untuk melihat dari sisi positifnya.
Sebab, ia berpandangan, Banjarmasin yang selama ini sebagai ibukota banyak mengemban tugas. Tidak hanya fungsi pemerintahan, pembangunan, perdagangan namun sekaligus sebagai pusat ekonomi dan bisnis.
“Selama ini ibukota yang luas lahan dan kepadatan penduduk di Banjarmasin yang sudah mencapai batas maksimal, maka perlu ditata. Jika penambahan penduduk di Banjarmasin terus berlanjut dapat berdampak menimbulkan kemacetan serta kekumuhan dan lain sebagainya,” ucapnya.
Baca Juga : Perpindahan Ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru, Siap-siap Mobilisasi Besar-besaran
Baca Juga : Was-was Kelangkaan Stok Minyak Goreng di Bulan Ramadan
Menurut Fajar, pemindahan ibukota ke Banjarbaru sangat bermanfaat dan efektif dari segi aspek perencanaan kawasan, sehingga Banjarmasin bisa lebih leluasa mengembangkan diri dan fokus pada fungsi sebagai pusat bisnis, perdagangan dan pariwisata.
Disinggung mengenai prosedur dan mekanisme pemindahan ibu kota, Fajar mengatakan itu memang bukan ranahnya.
Namun terlepas dari itu semua perpindahan akan banyak manfaat yang didapatkan Banjarmasin. Dan Banjarbaru juga akan mendapatkan sisi positifnya.
“Buat masyarakat jauh lebih menguntungkan manfaatnya, ini kurang lebih sama dengan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
