BANJARBARU, klikkalsel.com – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira mengikuti Rapat Koordinasi terkait Pengendalian Inflasi secara virtual di Command Centre Setdaprov Kalsel, Senin (27/2/2023). Rapat ini dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengarahkan pengidentifikasian masalah di daerah
Dalam Rakor yang digelar 2 minggu sekali tersebut, Mendagri meminta agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat melakukan rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi. Menurut Mendagri, beberapa kali dalam rapat koordinasi di provinsi didapati ada daerah yang belum ada rapat dengan kabupaten/kota tentang inflasi ini.
“Gubernur dapat sekiranya menggelar rapat koordinasi terkait inflasi ini bersama TPID, Forkopimda, Satgas Pangan serta Bupati Walikota sebulan sekali misalnya,” instruksinya.
Mendagri juga mengimbau kepada pemerintah provinsi untuk membantu daerah yang angka inflasinya tinggi. Karena provinsi memiliki kemampuan instrumen untuk membantu terutama dalam hal keuangan dan kewenangan.
“Sedangkan untuk yang rendah angka inflasinya mungkin bisa diberi reward oleh provinsi tiap bulan atau tiga bulan sekali agar daerah yang mampu mengendalikan inflasi sehingga ada iklim kompotitif ditingkat provinsi,” ujarnya.
Baca Juga : Ratusan Buruh Geruduk Disnakertrans Kalsel Adukan Perusahaan yang Diduga Langgar Aturan
Baca Juga : Tingkatkan Semangat Tim, Gubernur Kalsel Tambah Bonus Jadi Rp 30 Juta
Tito menambahkan, masalah inflasi ini menjadi atensi presiden dan meminta untuk lanjutkan Rakor seperti ini. Dia mengatakan rapat koordinasi sangat bermanfaat dan secara umum yang perlu diwaspadai tetap pada maslaah beras, cabe merah , bawang merah, minyak goreng dan ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan seperti telur ayam ras, daging ayam ras, bawang putih dan ikan kembung.
“Untuk itu setiap daerah agar dapat mengindentifikasi permasalahan masing-masing terutama untuk barang-barang yang mudah berubah harganya karena mekanisme pasar,” tuturnya.
Mendagri juga berharap gerakan menanam tetap dilakukan dan pendistribusian bahan pokok dapat dilakukan sesuai target dan tepat sasaran
“Ini adalah pekerjaan kita semua, tanggungjawab, dan amanah kita kepada rakyat karena inflasi menyangkut perut rakyat yang paling mendasar sekali,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan data BPS Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar pulau Sumatera dan Jawa menunjukkan Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tapin berpotensi alami kenaikan untuk komoditas beras. Selain itu Kabupaten Tapin masuk dalam 10 besar IPH Tertinggi 4,93 persen untuk komoditas beras, minyak goreng dan ayam ras. (rizqon)
Editor: Abadi
