BANJARMASIN, klikkalsel.com – Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2021 tumbuh sebesar 3,48 persen dalam hitungan ‘year on year’. Kondisi ini lebih baik daripada 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Daerah Tahun 2022, di Banjarmasin, Senin (8/8/2022).
Menurut gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2021, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama di 2020. Realisasi pendapatan secara agregat mencapai Rp22,26 triliun atau 101,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp22,01 triliun.
“Serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalsel tercapai 98,64 persen dari target dan angka mengalami peningkatan 10,09 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Paman Birin menekankan peran dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengendalian internal sangat penting. Paman Birin menyebut, salah satu peran APIP terutama untuk menjaga momentum perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah di Kalimantan Selatan.
“Peran APIP sangat penting, terutama untuk memaksimalkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Baca Juga : Wisatawan Kalsel Diharapkan Capai 10 Juta pada 2022
Baca Juga : Dituntut 9 Tahun dan Denda Rp 500 Juta, Wahid Minta Putusan Seadil-Adilnya
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap mengatakan, implementasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan positif di Kalimantan Selatan.
“Sesuai dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I tumbuh 3,49 persen dan prospek secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk meningkatkan belanja P3DN, Pemerintah Daerah membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai. Dalam rangka mendukung kemandirian fiskal daerah di wilayah Kalimantan Selatan, BPKP telah melaksanakan pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).
BPKP juga menemukan Pajak Air Permukaan (PAP) dapat berkontribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pada tahun 2021, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga telah melaksanakan Evaluasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu langkah mendukung kemandirian fiskal,” imbuh Rudy.
Pajak Daerah di Kalimantan Selatan merupakan potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat. Namun, untuk mampu mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus menjalankan action plan. (rizqon)
Editor: Abadi
