Perbatasan Kalsel dengan Provinsi Tetangga Dilakukan Screening

Ketua gugus tugas pencegahan pengendalian dan penanganan Covid 19, Abdul Haris Makkie (foto:wahyu/klikkalsel)
BANJARMASIN, klikkalsel.com– Naik menjadi status tanggap darurat, Pemprov Kalsel akan menlaksanakan screening di dua daerah yang berbatasan dengan Provinsi Tetangga, yakni Kabupaten Batola dan Kabupaten Tabalong.
Tindakan screening tersebut dimaksudkan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kalsel.
Ketua gugus tugas pencegahan pengendalian dan penanganan Covid 19, Abdul Haris Makkie, mengatakan setelah adanya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) terkait peningkatan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat, maka pemprov juga akan melakukan tindakan screening di dua daerah di Kalsel.
“Kami juga sudah menyepakati dengan Kabupaten Kota yang khusus berbatasan dengan dua provinsi tersebut, kita akan melakukan upaya agar membatasi dan mengurangi resiko penyebaran melalui jalur darat dan sungai, maka kita melakukan screening atau cegah tangkal,” ujarnya, Sabtu (21/3/2020).
Dilakukannya screening tersebut, maka setiap siapa saja yang datang dari luar daerah yang terjangkit akan dilakukan pemeriksaan, sama halnya seperti ketika ada yang datang melalui bandara dan pelabuhan.
“Apabila ditemukan hal yang mencurigakan, kalau itu warga Kalsel akan kita tangani, dan kalau itu warga Kalteng atau Kaltim, itu akan kita kembalikan ke provinsinya masing-masing,” ucapnya, Sabtu (21/3/2020).
Baca juga : Status Covid-19 di Kalsel dari Siaga Darurat Naik Menjadi Tanggap Darurat
Ia juga menyampaikan, bahwa tindakan screening yang akan dilakukan di perbatasan Kalsel tersebut, sejumlah pihak seperti petugas kesehatan, dan tokoh-tokoh masyarakat bersama tokoh-tokoh agama nantinya akan dilibatkan.
“Ini kita lakukan semata merupakan tindakan preventif, dan saya tegaskan hingga saat ini belum ada kasus di Kalsel, karena daerah tetangga kita sudah terpapar, kita tidak ingin daerah kita juga terpapar, untuk itu kita menganbil sikap ini,” jelasnya.
Dalam rangka menjalankan screening tersebut, Abdul Haris Makkie menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri bersama beberapa instansi lainnya untuk melakukan screening di perbatasan.
“Sebetulnya ini sudah dilakukan kawan-kawan di Kabupaten Kota, tapi dengan ini kita ingin lebih menegaskan saja, yang gunanya untuk mengantisipasi,” tandasnya.
Hingga sampai saat ini, status orang dalam pantauan (ODP) di Provinsi Kalsel sudah ada sebanyak 285 orang yang mana 5 diantaranya dinyatakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).(fachrul)
Editor : Amran
Berikut Daftar 285 ODP tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota di Kalsel yakni :
Banjarmasin 45 ODP, 1 PDP.
Barito Kuala 57 ODP.
Tabalong 11 ODP.
Tanah Laut 1 ODP.
Kotabaru 5 ODP.
Tanah Bumbu 28 ODP, 4 PDP.
Hulu Sungai Selatan 49 ODP.
Hulu Sungai Tengah 47 ODP.
Banjar 6 ODP.
Banjarbaru 34 ODP.
Tapin 2 ODP.

Tinggalkan Balasan