BANJARBARU, klikkalsel.com – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman bertemu dengan seluruh penyuluh pertanian se-Kalsel di gedung Idham Khalid Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (16/11/2023).
Dalam acara Pembinaan Penyuluh Pertanian ini, Mentan memberikan kesempatan kepada penyuluh untuk menyampaikan permasalahan yang menjadi kendala petani.
Menteri Amran dalam arahannya mengatakan, Indonesia di 2017–2020 swasembada. Namun sekarang harus impor 3,5 juta ton beras. Kondisi ini, ujarnya, harus disikapi dengan berupaya meningkatkan produksi pangan.
“Krisis pangan sangat besar bahaya,” ujarnya.
Menteri Amran pun ingin Provinsi Kalsel jadi tulang punggung pangan nasional ke depan, termasuk menjadi penyuplai 40 persen kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Disebutkannya, ada 200.000 hektar lahan pertanian di Kalsel yang bisa diangkat produktivitasnya dengan dengan menambah masa panen menjadi dua kali dalam satu tahun.
Pada kesempatan ini, menteri Amran memanggil tiga perwakilan penyuluh untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang mereka hadapi.
Mereka yang dipanggil adalah Sukiran, penyuluhan asal Kecamatan Wanaraya Barito Kuala yang ingin bantuan alsintan untuk pengolahan lahan percontohan dan fasilitas BPP setempat.
Lain lagi Alfiani, Penyuluh asal Desa Tinggiran Luar Batola minta solusi atas masalah permodalan yang sulit didapat petani setempat.
Sedangkan Rifani, koordinator penyuluh dari Banjarbaru ini, menyampaikan permintaan traktor untuk mengolah lahan.
Meskipun mengabulkan permintaan mereka, Amran yang pernah 15 tahun jadi penyuluh ini, berpesan agar mereka tidak suka meminta bantuan saja atau selalu menyodorkan proposal.
“Prinsip, tidak selalu meminta bantuan kepada pemerintah atau pihak lain. Tidak mengeluh dengan keterbatasan yang dimiliki, yang menyebabkan malas kerja. Saya pantang mengeluh, pantang membawa proposal,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin menginginkan kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis terkait sektor pertanian di Kalsel. Menurutnya sektor pertanian dan para penyuluh pertanian adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
“Mereka adalah ujung tombak mewujudkan untuk kemandirian pangan di Kalsel,” ujarnya.
Paman Birin mengatakan pangan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi setiap Warga Negara Indonesia. Dia mengungkapkan, ietersediaan pangan di Kalsel sebagai provinsi penyangga pangan pulau Kalimantan sampai saat ini masih surplus.
“Namun, kita tidak boleh puas dan harus terus meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut ungkap Paman Birin, Kalsel diharapkan menjadi penyuplai utama bahan pangan bagi warga IKN di masa depan. Tantangan ini harus dihadapi bersama dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.
Untuk itu, pembinaan dan pengembangan kompetensi para penyuluh pertanian menjadi keniscayaan.
“Dengan penyuluh pertanian yang profesional dan berkualitas, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani serta kesejahteraan mereka juga sebagai petani,” imbuhnya.
Baca Juga :Â Dewan Kalsel Ingin 10 Persen Konten Lokal Ada di Lembaga Penyiaran
Baca Juga :Â Paman Birin Sabet Penghargaan Terbaik Reforma Agraria Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, kedaulatan dan kemandirian pangan harus menjadi basis membangun ketahanan pangan nasional.
Sektor pertanian sendiri merupakan penyumbang inflasi, dimana inflasi diperkirakan akan terus berlanjut jika ketersediaan dan stabilitas harga pangan tidak terjaga dengan baik.
Ancaman krisis pangan berasal dari ketergantungan impor serealia dan biji-bijian dari luar negeri. Hal ini dikhawatirkan memicu inflasi karena kontribusi output pangan dalam inflasi masih cukup besar.
Di Kalsel, sebut Paman Birin, memiliki luas lahan rawa di tahun 2021 mencapai 290.332 hektar. Namun hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan karena buruknya sistem drainase.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu membahu mewujudkan kedaulatan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang ada,” katanya.
Dia berkomitmen Pemprov Kalsel senantiasa berkomitmen mendukung program penyuluhan pertanian, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan petani, serta pengembangan usaha pertanian yang efektif dan efisien.
Melalui APBD TA 2024, Pemprov Kalsel telah mengalokasikan anggaran bantuan transport bagi 924 penyuluh pertanian swadaya. Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendukung pengembangan model kelembagaan ekonomi petani yang sesuai dengan karakteristik Kalsel.
“Kita dapat mendukung dengan mentransfer pengetahuan yang benar dan efektif melalui program penyuluhan, guna meningkatkan
hasil produksi pangan. Di samping itu, Pemprov Kalsel juga telah membentuk unit produksi pupuk organik untuk mengatasi masalah keterbatasan ketersediaan pupuk,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, Dedi Norsyamsi dalam laporannya menyebutkan, kegiatan diikuti 1.000 lebih penyuluhan, pegawai UPT lingkup Kementan, dan petani.
Acara juga diisi dengan bimbingan teknis terkait peningkatan produktivitas padi dan jagung di lahan rawa dan lahan kering.(adv/rizqon)
Editor : Amran
