Pantau Kesiapan UAN, Wakil Rakyat Dapati Keluhan Harus Menginap Demi Ujian

BANJARMASIN, klikkalsel.com – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan peninjauan kesiapan Ujian Akhir Nasional (UAN) di dua Kabupaten yaitu Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS). Keluhan yang diterima terkait sarana dan prasarana hingga adanya siswa harus menginap demi mengikuti ujian.

Di Kabupaten Tapin, Komisi I DPRD Kalsel mengambil sampel di SMKN 1 Tapin. Wakil Ketua Komisi I H Iberahim Noor mengatakan pihaknya menerima masukan dan saran dari kepala sekolah saat kunjungan yang digelar, pada Jumat (7/2/2020).

Hal tersebut mengenai persoalan pelimpahan wewenang pengelolaan sekolah menengah antara kabupaten ke provinsi yang cukup memakan waktu hingga beberapa tahun. Hasil kunjungan kerja (kunker) ini, dikatakan H Iberahim Noor nantinya akan disampaikan rapat pembahasan nanti bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.

“Dari hasil monitoring tadi, banyak saran dan masukan dari kepala sekolah,” ucapnya Senin (10/2/2020) di Banjarmasin.

Terkait kesiapan UAN 2020 Maret nanti, SMKN 1 Tapin diketahui telah melengkapi sarana penunjang UAN berupa 60 unit komputer. Adapun jumlah murid yang akan mengikuti UAN sebanyak 190 siswa-siswi yang pelaksanaannya dibagi dalam tiga sesi.

Sementara itu, rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diantaranya H Iberahim Noor, H Athaillah Hasbi, H Asbullah dan Firman Yusi, dalam kunker di SMAN Negeri Daha Utara Kabupaten (HSS). Pihaknya mendapati keluhan 15 siswa bakal menginap di sekolah menggunakan ruang kelas saat UAN nanti.

Wakil Ketua Komisi IV H Iberahim Noor, mengaku prihatin dan berjanji akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baik itu mengenai tempat tinggal atau rumah singgah maupun tempat parkir yang belum memadai di sekolah.

“Komisi IV akan berupaya menyelesaikan kendala-kendala ini, nanti akan dianggarkan di ABT dan Perencanaan di APBD murni tahun 2021,” cetusnya.

Diketahui, tahun 2020 ini SMAN Daha Utara akan memperoleh bantuan pembangunan Infrastruktur dan penambahan ruang kelas. Namun, untuk pembangunan asrama akan diupayakan melalui usulan tahun 2021. Kendati sudah ada payung hukum Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 terkait dengan pembangunan asrama. (rizqon)

Editor : Akhmad