BANJARBARU, klikkalsel.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 menegaskan satu hal utama: pentingnya sinkronisasi program antarlevel pemerintahan agar pembangunan berjalan efektif dan merata.
Gubernur Kalsel H. Muhidin saat membuka Musrenbang di Gedung Idham Chalid, Selasa (7/4/2026), menekankan forum ini menjadi titik krusial dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tapi forum strategis untuk memastikan pembangunan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh program daerah harus terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, serta selaras dengan agenda nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan berkualitas.
Dalam pemaparannya, Muhidin juga menyinggung capaian makro Kalsel yang dinilai cukup solid. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 76,10, pertumbuhan ekonomi 5,22 persen, tingkat pengangguran 4,16 persen, dan kemiskinan 3,73 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat lengah. Perencanaan yang matang dan terintegrasi tetap menjadi kunci menjaga tren positif tersebut.
Salah satu fokus yang mengemuka dalam Musrenbang kali ini adalah penguatan infrastruktur dan penanganan persoalan lingkungan, terutama banjir.
Menurut Muhidin, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu, melibatkan lintas wilayah dan kewenangan.
“Harus dari hulu sampai hilir. Tidak bisa sendiri-sendiri,” tegasnya.
Baca Juga : Gubernur Muhidin Pastikan ASN Kalsel Tidak WFH
Baca Juga : Sampah Menumpuk di Siring Menara Pandang, Disbudporapar Banjarmasin Siapkan Langkah Penanganan
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong percepatan sejumlah proyek strategis untuk memperkuat konektivitas dan daya saing daerah, seperti pembangunan jembatan Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pelabuhan internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus menilai Musrenbang merupakan instrumen penting dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan efektif.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel yang dinilai konsisten dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat.
“Yang terpenting adalah konsistensi dalam pelaksanaan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu mendorong sektor unggulan di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti menyebut Musrenbang 2026 difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar.
Pendekatan berbasis data dan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas, termasuk mendorong pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pembangunan tidak timpang,” ujarnya.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh program pembangunan Kalsel ke depan benar-benar terarah, terukur, dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. (rizqan)
Editor: Abadi
