Massa Bentrok Dengan Polisi di Tabalong, Ada Apa?

Simulasi Sispamkota dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada dan Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong

TANJUNG, Klikkalsel.com – Puluhan massa bentrok dengan personel Polres Tabalong di Halaman Pendopo Bersinar pada Senin (3/10/2022). Massa yang terlihat marah melempari petugas dan berusaha menaiki mobil wattercanon yang diturunkan untuk mengendalikan suasana.

Ternyata aksi tersebut merupakan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada dan Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong.

Kapolres Tabalong AKBP Riza Muttaqin menjelaskan bahwa skenario yang telah dipersiapkan adalah tahapan aman sampai dengan rawan.

“Jadi ini tingkatnya hanya sampai Pengendalian Masyarakat (Dalmas) awal dengan lanjutan yang hanya melibatkan Polres Tabalong,” jelasnya.

Baca Juga : Operasi Zebra Intan 2022 di Tabalong Dimulai, Ini Sasarannya

Baca Juga : Didukung Penuh Oleh Sang Ayah, Calon Peserta Asal Tabalong ini Yakin Raih Juara I Pada MTQN 2022

Skenarionya dimulainya orasi rapat terbuka, adanya sabotase, tidak menerima pemilihan di TPS termasuk perampasan logistik pemilu.

“Penutupnya adalah pembubaran massa dan penyelematan pengambilan situasi kembali semula,” ucapnya.

Sementara Ketua KPU Tabalong, Ardiansyah memberikan apresiasi atas tersenggelarannya Sispamkota. Menurutnya hal itu menandakan bahwa Polres Tabalong siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada penyelenggaraan pemilu nantinya.

“Ini menandakan Polres Tabalong siap memberikan keamanan, kenyamanan dan kedamaian kepada penyelenggara, peserta masyarakat umum dalam pelaksanaan seluruh tahapan pilkada maupun pemilu Tahun 2024,” tuturnya.

Melihat simulasi tersebut, lanjutnya, ada contoh kecil yang harus diantisipasi. Salah satunya adalah ketidaklengkapan dalam menulis nama pemilih dalam daftar hadir sehingga menimbulkan ketidakpuasan oleh peserta pemilih yang berakibat adanya demonstrasi yang berujung anarkis.

“Ini menjadi bahan intropeksi bagi penyelenggara pemilu, yakni KPU agar lebih profesional dalam tata administrasi, karena kesalahan sedikit bisa menimbulkan demonstrasi yang besar,” ungkapnya. (Dilah)

Editor: Abadi