BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel, tidak bisa diterima lapang dada oleh Denny Indrayana. Ia pun menyeret KPU Kalsel ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, H Denny Indrayana – Difriadi makin gencar dengan mengumpulkan alat bukti tambahan.
Selain itu sejumlah pengacara handal juga disiapkan. Namun apa yang diperjuangkan Denny di MK juga mendapat tanggapan dari politisi senior Partai Golkar Kalsel.
Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar Kalsel, Puar Junaidi, pun mengkritik para mantan pejabat KPK yang mendampingi Denny Indrayana.
“Saya juga heran, kenapa para mantan-mantan dari KPK selalu diagung agungkan. Yang namanya mantan itu sudah tidak ada lagi. Kalau ibarat kata tentara di Malaysia, mantan itu laskar tak berguna,” sindir Puar Junaidi.
Puar Junaidi juga menyindir soal alat bukti yang akan disampaikan Denny ke MK yang mana sebelumnya juga sudah dimentahkan Bawaslu Kalsel dan Bawaslu RI.
Menurut Puar, hak yang diberikan undang-undang ke MK tersebut hanya sebatas selisih penghitungan suara. Dimana apabila ada permasalahan selisih penghitungan suara yang hanya selisih 1,5 persen bisa diajukan ke MK, dan itu juga kalau ada kasus, atau ada kejadian yang luar biasa atau juga kalau ada temuan.
“Jadi apabila ada temuan dalam penghitungan suara dari TPS hingga KPPS yang memungkinkan untuk perhitungan suara ulang. Itu kalau ada, kalau tidak ada ya tidak mungkin MK memutuskan untuk dilakukan pemilihan suara ulang. Dan yang dilakukan pemilihan ulang itu juga karena jumlah perhitungan suara,” tegasnya.
Dalam rangka mengawal perjalanan pasca Pilkada Kalsel di MK, Partai Golkar Kalsel pun melalukan monitoring di MK. Karena menurut Puar, sebagai partai pengusung hal tersebut wajar dilakukan.
“Kedatangan kami di MK untuk memastikan hal apa saja yang akan didugat sekaligus mencari informasi bukti apa saja yang dimasukkan oleh Denny,” tandasnya.(fachrul)
Editor : Amran
