BANJARMASIN, klikkalsel.com – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalsel mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, saat audensi bersama DPRD Kalsel dan instansi terkait, Rabu (20/4/2022).
Salah seorang mahasiswa perwakilan Cipayung Plus, M Lutfi Rahman mengatakan, keberadaan BUMD pangan akan membantu mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, seperti halnya minyak goreng yang cukup meresahkan masyarakat.
“Karena BUMD tidak berorientasi bisnis seperti swasta, namun juga kepentingan masyarakat,” katanya.
Dengan adanya BUMD, maka ada integrasi langsung mulai perkebunan sawit dan pabrik minyak goreng, termasuk distribusinya. Sehingga harga minyak goreng bisa ditekan agar lebih murah dibandingkan pasaran.
“Ke depan, BUMD ini bisa mengendalikan harga pangan, tidak hanya untuk minyak goreng, namun juga bahan pangan lainnya,” jelasnya, didampingi rekan lainnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengatakan, usulan dari Cipayung Plus ini cukup bagus, karena keberadaan BUMD akan dapat menekan kenaikan harga pangan.
“Kita akan bahas usulan ini dengan eksekutif agar dapat merealisasikan BUMD untuk ketahanan pangan,” katanya.
Ia juga meminta, masukan berbagai pihak agar bisa menciptakan ketahanan pangan, sehingga masyarakat tidak terdampak kenaikan dan lonjakan harga pangan.
Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar yang juga hadir dalam audensi tersebut juga mengatakan, beberapa langkah sudah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga, seperti minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG.
“Kita sudah buat kebijakan maupun edaran untuk mengatasi kenaikan harga ini, khususnya agar subsidi tepat sasaran,” kata dia.
Baca Juga : Aksi Damai Direspon Positif, Ketua DPRD Tabalong Akan Kirimkan Aspirasi Ke Presiden RI
Baca Juga : Kesaksian Hefian Noor, Korban yang Viral Sujud Syukur Usai Dievakuasi Dari Reruntuhan Alfamart Gambut
Untuk itu, Roy meminta mahasiswa maupun masyarakat bisa mengawal kebijakan yang diambil untuk mengatasi kenaikan harga tersebut.
“Kalau ada ditemukan pelanggaran, tolong sampaikan agar distribusi dan subsidi bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
Mahasiswa Cipayung Plus yang tergabung diantaranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Dimana pernyataan sikap Cipayung Plus adalah pemerintah harus menyusun rencana untuk menurunkan harga minyak goreng.
Mengingat, Indonesia mempunyai kemampuan mengatur harga pasar. Jadi, sudah sewajarnya harga minyak goreng kembali normal dan dapat dengan mudah didapatkan masyarakat.
Selain itu, menolak rencana kenaikan BBM Pertalite, LPG subsidi 3 Kg dan tarif listrik, karena akan menambah beban masyarakat saat ini, dan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.
Terakhir, menolak rencana penundaan Pemilu 2024 dan Amandemen UUD NRI 1945 tentang periodesasi presiden. Pemerintah harus komitmen dan menjalankan agenda Pemilu 2024 yang telah disusun bersama dengan DPR RI. (azka)
Editor : Akhmad
