BANJARMASIN, klikkalsel.com – Dalam rangka menggalakkan Pengawasan Partisipatif dalam Pilkada 2020 mendatang, Bawaslu Kota Banjarmasin rutin menggelar Singgahi Bawaslu di pojok nongkrong Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin, Kamis (6/2/2020)
Kali ini kegiatan Singgahi Bawaslu menghadirkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Kesatuan Aksi Mahasisa Muslim Indonesia (KAMMI) guna berdiskusi terkait kesiapan pilkada hingga pengawasan tindakan pelanggaran bersama Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar, beserta Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin, Mastawan, Rahmadiansyah dan Subhani.
Dalam diskusi tersebut Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar menyampaikan bahwa dari hasil survey yang dilakukan salah satu lembaga, pada Desember 2019 sesuai yang diberitakan oleh salah satu media daring, menyebutkan ada sekitar 74 persen responden justru memilih calon karena politik uang (money politics).
Hal tersebut lah yang menjadi atensi besar bagi bawaslu dan perlu gerakan massif untuk mengantisipasinya. Untuk itu kegiatan Singgahi Bawaslu ini mengajak para mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial guna memberikan solusi konkrit untuk menjaga pemilihan yang berintegritas.
“Organisasi kemahasiswaan seperti PMII dan KAMMi tentu memiliki kader yang banyak dan luar biasa, sehingga mampu membantu bawaslu dalam mensoaialisasikan dan pengawasan secara massif,” ujar Yasar saat berdiskusi dengan para mahasiswa.
Ia juga mengatakan untuk mengurangi dampak Money Politics kedepan, Bawaslu Kota Banjarmasin akan berupaya mensosialisasikan dengan memasang stiker anti Politik Uang di setiap rumah warga.
“Kedepan ada stiker anti politik uang yang di tempel di rumah-rumah sebagai bentuk pencegahan,” ucapnya.
Sementara itu, Alfi ketua umum KAMMI kota Banjarmasin menuturkan kedatangan KAMMI ke Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin merupakan bentuk bersilaturrahmi. Sekaligus menyampaikan beberapa program yang direncanakannya untuk membantu kinerja Bawaslu menghadapi Pilkada 2020 mendatang.
“KAMMi memiliki program yang bertujuan pengawalan, pencerdasan pemilu dan advokasi. Pengawalan ini KAMMI akan menjadi pemantau pada pilkada kedepan dan akan membuat rumah pencerdasan pemilu yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap pemilu. khususnya Pilkada 2020, dan KAMMI akan bersinergi dengan Bawaslu untuk mensosialisasikan Gerakan Tolak Politik Uang” ucapnya.
Sedangkan Ketua PMII Kalsel, Faisal, mengatakan bahwa dengan sejumlah program yang ada, ia bersama dengan organisasi mahasiswa, akan membantu Bawaslu untuk mengoptimalisasikan setiap kegiatan dengan orientasi pendidikan hukum kepada masyarakat.
“Sebagai bentuk pencegahan, kita akan mendorong bawaslu untuk optimalisasi kegiatan yang berorientasi kepada pendidikan hukum sebagai bentuk pencegahan terhadap masyarakat, karena sebagaimana kita tahu, masih banyak peserta yang ikut serta dalam pemilu melakukan tindakan money politics dan masyarakat pun dengan sangat siap untuk menerimanya,” pungkasnya.
Untuk itu, peran serta dari para mahasiswa akan turut membantu dalam mengawal jalannya Pilkada 2020 mendatang untuk menghindari terjadinya Politik Uang. (fachrul)
Editor : Amran
