BANJARMASIN, klikkalsel.com – Arah perubahan birokrasi di jajaran pemerintah Banjarmasin kembali ditegaskan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Kayuh Baimbai.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk mendorong perubahan nyata dalam pelayanan publik.
Tinggalkan pola lama yang tidak produktif. Birokrasi harus lebih cepat, lebih responsif, dan lebih dekat dengan masyarakat,” ucapnya, Kamis (16/4/2026).
Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan merupakan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam kinerja sehari-hari.
Menurutnya, birokrasi saat ini dituntut mampu beradaptasi, meski masih dibayangi pola kerja lama yang berpotensi menghambat efektivitas pelayanan.
Yamin juga menegaskan bahwa setiap perubahan struktur harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“edukasi pemilahan sampah dari sumber sebagai solusi konkret,” ucapnya.
Baca Juga : Heboh di Antasan Kecil Barat, Warga Temukan Benda Diduga Mortir di Gudang Rumah
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Totok Agus Daryanto, pimpinan SKPD, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
Totok menjelaskan, agenda pelantikan kali ini mencakup pengukuhan akibat perubahan nomenklatur, pelantikan pejabat administrator dan pengawas, pengangkatan pejabat fungsional, hingga pengesahan CPNS menjadi PNS.
“Hari ini ada dua agenda besar, pengukuhan dan pelantikan. Penyesuaian nomenklatur BKD menjadi BKPSDM serta perubahan struktur di Kominfo dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi,” ungkapnya.
Menurutnya, penataan birokrasi ini membuka peluang bagi penyegaran organisasi dan pemerataan kinerja. Namun, ia juga mengakui masih terdapat tantangan, seperti sejumlah jabatan strategis yang masih kosong dan menunggu proses pengisian.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa hambatan struktural. Di sisi lain, isu pelayanan publik, termasuk pengelolaan sampah, turut menjadi perhatian dalam arah kebijakan ke depan.
“Arahan wali kota jelas, begitu rekomendasi turun, kita langsung lanjutkan untuk pemerataan jabatan,” pungkasnya.(fachrul)
Editor: Amran
