JAKARTA, klikkalsel – Memperdalam dan belajar mengenai koperasi dan UMKM dalam menunjang permodalan usaha kecil, Komisi II DPRD Banjarmasin menggali informasi ke Kementerian Koperasi RI, di Jakarta, Senin (16/3/2020).
Rombongan Komisi II diikuti Ketua DPRD Banjarmasin Herry Wijaya dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda tersebut langsung ditemui Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank Kementerian Koperasi RI Santoso dan jajaran.
Santoso menjelaskan, koperasi dan UMKM punya peran penting dan strategis dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang cukup pesat di Indonesia.
Namun, kata dia, pilar perekonomian nasional tersebut harus didukung permodalan, pelatihan dan lembaga keuangan yang ramah. Jadi, pemerintah daerah dan pusat harus menyediakan dan mengupayakan dengan mempermudah akses koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan.
“Koordinasi lintas sektor, untuk mendukung ekosistem koperasi dan UMKM, perluasan akses pasar atau komersil produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui digitalisasi juga sangat dibutuhkan. Dengan begitu, kreatifitas dan inovasi koperasi dan UMKM bisa tercipta,” katanya.
Mendukung hal itu, kata Santoso, harus ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) koperasi dan UMKM untuk mengakses perluasan permodalan.
“Karena di Banjarmasin belum ada, kita siap menginisiasi BLUD. Dasarnya UU No 23/2014 dan Permendagri 1979,” katanya.
Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Permono mengatakan, akan rapat dengan dinas koperasi dan UMKM Banjarmasin menyikapi hasil dengar pendapat di kementerian koperasi tersebut.
Selain untuk membentuk BLUD koperasi dan UMKM, rapat tersebut juga untuk memaksimalkan mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan pemerintah pusat.
“Dari pertemuan tadi, di Kalsel untuk 2020 ini hanya Hulu Sungai Selatan dan Tengah yang memasukan proposal. Tapi belum ada satupun koperasi dan UMKM di Banjarmasin yang mengajukan proposal,” ujar dia.
Namun, sebutnya, dari keterangan pihak kementerian koperasi di tahun sebelumnya koperasi dan UMKM di Banjarmasin pernah dapat KUR.
“Pada 2018 ada 3 kelompok senilai Rp39 juta, di 2017 satu sekompok senilai Rp13 juta dan
2019 ada 8 pengajuan sebesar Rp92 juta,” jelasnya.
Ketua DPRD Banjarmasin Hery Wijaya mengatakan, koperasi dan UMKM di Banjarmasin perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan usaha kecil. “Sasarannya tentu saja untuk peningkatan PAD,” tandasnya.(farid)
Editor : Amran
