BANJARMASIN, klikkalsel – Program Indonesia Pintar (PIP) adalah suatu program Pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu, untuk melakukan PIP tersebut Pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sasarannya di berikan kepada warga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus.
Akan tetapi pembagian KIP kepada masyarakat yang memerlukan masih dianggap tidak valid, dari seluruh data yang di berikan KIP masih banyak warga yang kurang mampu belum mendapatkannya.
Menyikapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Sri Nurnaningsih mungungkapkan, KIP harusnya diserahkan kepada mereka yang memerlukan, tapi hingga saat ini masih ditemukan beberapa anak yang belum mendapatkannya.
Ada beberapa anak SD yang mendapat penolakan menurutnya ada hal yang tidak benar dari badan statistik yang mendata hal tersebut, karena seharusnya itu harus didata ulang.
“Petugas yang mendata itu seharusnya mendata ulang, karena data yang terdahulu belum tentu sama dengan data yang sekarang,” paparnya.
Dia juga menjelaskan, bahwa seharusnya data tersebut di revisi lagi agar data statistiknya bisa lebih falid.
“Akhirnya bisa terlihat yang tidak tepat sasaran, yang mana harus mendapat KIP tersebut malah tidak dapat, sedangkan yang seharusnya tidak dapat malah menjadi dapat,” ucapnya.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Banjarmasin tersebut juga mengharapkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, Agar mendata dengan benar dan sesuai, sehingga tidak membuat anggaran menjadi sia-sia.
“Jadi saya meminta kepada Dinas terkait agar hal ini betul-betul diperhatikan dan jangan di anggap remeh, karena KIP ini menggunakan APBN,” tandasnya. (fachrul)
Editor : Farid
