TANJUNG, Klikkalsel.com – Kabupaten Tabalong merupakan daerah yang menjadi Serambi Depan Kalimantan Selatan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dikenal sebagai Bumi Saraba Kawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong semula adalah bagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pada waktu itu berstatus sebagai Kawedanaan Tabalong.
Lembaran sejarah Tabalong dimulai pada tahun 1958 ketika diputuskannya kebulatan tekad untuk menuntut kepada Pemerintah agar Kawedanaan Tabalong dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonomi Tingkat II Tabalong.
Kemudian pada 15 Maret 1958 dibentuklah suatu badan sementara yaitu Panitia Sementara Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong yang diketuai oleh Baharuddin Achmid.
Berjalannya waktu, Panitia Sementara Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong terjadi perubahan susunan kepanitiaan dari Panitia ke II sampai dengan Panitia ke V, sehingga terakhir terbentuk Panitia Penuntut Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong yang ke VI.
Baca Juga Peringatan HUT Kabupaten, Anang Syakhfiani : Diusia 58 Tahun Tabalong Mampu Buktikan Diri !
Baca Juga Dukung Diskusi Demokrasi, Bupati Tabalong : Milenial Berperan Penting pada Pemilu 2024
Sekretaris Daerah Tabalong, Hj Hamida Munawarah mengungkapkan, Panitia tersebut telah berusaha dengan sekuat tenaga dan dana yang ada, mengadakan hubungan dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan DPRD-GR serta tokoh politik dan ormas yang diwakili dalam DPRD-GR Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat dukungan dari atas tuntutan tersebut.
“Dengan adanya kegiatan tersebut serta kerjasama yang hormonis, maka dalam sidang istimewa DPRD-GR Kalimantan Selatan telah menyetujui tuntutan rakyat Tabalong, Tapin dan Tanah Laut masing-masing dijadikan Daerah Swatantra Tingkat II,” ujarnya ketika apel peringatan HUT Tabalong ke-58 pada Jumat (1/12/2023).
Kemudian DPRD-GR Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi yang diajukan ke pemerintah pusat, memohon pemerintah pusat dapat menyetujui dan selanjutnya melahirkan Daerah tingkat II.
Panitia dalam usahanya memperjuangkan ke tingkat pusat telah menghubungi Gubernur Kalimantan Selatan untuk memohon nasehat dan petunjuk serta do’a restu untuk berangkat ke Jakarta.
Gubernur diberikan petunjuk dan sekaligus merestui keberangkatan panitia menemui Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pejabat-Pejabat Tinggi lainnya guna menyampaikan hasrat rakyat Tabalong dimaksud.
Dalam waktu yang relatif singkat, rombongan panitia diterima oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang diungkapkan pada prinsipnya ia menyetujui tuntutan dan akan dimajukan pada sidang DPR-GR yang akan datang.
Sebagai realisasi dari kunjungan panitia, oleh DPR-GR telahmengutus Ketua Komisi B, Handokowijoyo untuk menuju ketiga calon Daerah Tingkat II dimaksud.
“Dalam kunjungan ke Tabalong Bapak Handokowijoyo mengatakan tidak ada alasan untuk tidak menyetujui tuntutan rakyat Tabalong ini,” ujar Sekda.
Setelahnya pada tanggal 5 September 1964 Kawedanaan Tabalong telah ditingkatkan status meniadi Daerah Persiapan Tingkat II Tabalong dengan Kepala Kantornya, Usman Dundrung mantan Wedana Barabai.
Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965, sejak tanggal 14 Juni 1965, Daerah Persiapan Tingkat I| Tabalong ditingkatkan lagi menjadi Daerah Otonom Tingkat Il Tabalong.
“Menjalankan roda pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun legeslatif dan untuk ini juga pemerintahan tetap dipercayakan kepada Bapak Usman Dundrung,” jelasnya.
Pada 1 Desember 1965 pukul 11.00 pagi di Lapangan “GIAT” Tanjung, papan nama yang diselubungi kain beludru hijau dengan untaian sutera kuning keemasan dibuka dengan resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Soemarno Sosroatmodjo dihadapan puluhan ribu rakyat Tabalong.
Sedangkan dibalik selubung yang terbuka terpampang kalimat yang bersejarah yang berbunyi “DAERAH TINGKAT II TABALONG DIRESMIKAN 1 DESEMBER 1965”. (dilah/adv)
Editor: Abadi
