BANJARMASIN, klikkalsel.com – Sepanjang Januari-Juni 2025 tercatat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 1.008 kasus berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui platform Satudata Kemnaker.
Di awal tahun pada Januari, PHK Kalsel tercatat 215 kasus. Lonjakan PHK terjadi pada Februari di angka 276 kasus.
Meski sempat naik, kasus PHK mengalami penurunan di angka 197 pada bulan Maret. Tren positif kembali terjadi pada bulan April dengan 41 kasus PHK.
Pada bulan Mei kasus PHK meningkat di angka 98. Kemudian pada Juni, lonjakan drastis kembali terjadi, angka kasus PHK mencapai 181 orang pekerja.
Kasus PHK di bulan Juni ini, menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan jumlah PHK tertinggi kedua di Indonesia pada bulan tersebut, setelah Jawa Barat.
Baca Juga : Pemko Banjarmasin Upayakan Tak Ada PHK Bagi Guru Honorer Yang Tak Lolos Seleksi PPPK
Baca Juga : Pekerja Ter-PHK Kini Dapat Bantuan 60% Gaji Selama 6 Bulan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Irfan Sayuti menerangkan, kasus PHK yang terjadi didominasi sektor pertambangan. Hal ini, ujarnya karena proyek pertambangan telah ditutup dan habis masa kontrak kerja karyawan.
“Dari info yang kami dapat, paling banyak dari sektor tambang. Umumnya karena proyek selesai atau sumber daya yang dieksploitasi sudah habis,” ucapnya, Kamis (7/8/2025).
Irfan menyebut PHK lambat laun akan berdampak terjadi pada pekerjaan yang berbasis proyek dan ketersediaan sumber daya alam. Ketika potensi pertambangan mulai habis, tentu berimbas pada kontrak kerja karyawan yang tak bisa diperpanjang.
Kendati demikian, Irfan menekankan Dinas Ketenagakerjaan di provinsi maupun kabupaten mengawal pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak PHK.
“Hak-hak yang diberikan sesuai kesepakatan antara perusahaan dan pekerja, seperti uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja,” pungkasnya. (rizqon)
Editor: Abadi
