DPRD Banjarmasin Gelar Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, pada Senin (3/6/2024).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin H Arifin Noor, dipimpin oleh Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya, didampingi Wakil Ketua HM Yamin dan Tugiatno.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Harry Wijaya mengatakan, dalam penyampaian Raperda oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama, salah satunya adalah terjadinya tunggakan pembayaran sejumlah proyek pembangunan.

“Kalau tidak salah utang atau tunggakan pembayaran di 2023 itu sekitar Rp300 miliar,” ujar Harry Wijaya kepada wartawan.

Baca Juga Banmus dan BP Perda DPRD Kalsel Kunjungi DPRD Jawa Barat

Baca Juga Komisi I DPRD Kalsel Gali Pembangunan Desa Cerdas di Jawa Barat

Menurutnya, hal itu perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi ke depan, agar jangan sampai terulang lagi.

Sebab selain akan menjadi catatan dan penilaian dalam pemeriksaan realisasi keuangan daerah, juga berdampak terhadap keberlangsungan dan capaian pembangunan di kota itu.

“Seperti yang disampaikan oleh BPK ketika penyerahan penilaian WTP kemarin. Pemko mendapatkan catatan terkait utang tersebut dan diminta menyelesaikan,” ingatnya.

Kemudian lanjut Harry, untuk proses pembahasan Raperda tersebut diharapkan dapat segera selesai dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna mendatang.

“Proses pembahasan segera kita agendakan, semoga dalam minggu ini dapat selesai dan bisa diparipurnakan,” tegasnya.

Sementara, Wakil Walikota Banjarmasin H Arifin Noor menegaskan, catatan pihak BPK saat penyerahan hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 tersebut tentu menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti.

“Terutama bagi SKPD terkait yang melakukan tunggakan pembayaran tersebut, kami minta segera menyelesaikannya,” ujar Arifin Noor, disaat yang sama.

Sehingga harapnya, dalam proses pembahasan LKPJ bersama Dewan nanti, dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Mudah-mudahan pertanggungjawaban yang kami sampaikan itu, nanti mendapatkan koreksi dan tanggapan dengan hasil yang baik,” tutupnya. (advetorial DPRD Banjarmasin)

Editor : Akhmad