BANJARMASIN, klikkalsel.com – Banyaknya keluhan para sopir antri yang harus rela antri untuk mendapatkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Bio Solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalimantan Selatan membuat wakil rakyat buka suara.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel membidangi perhubungan dan energi, Gusti Abidinsyah mengatakan, perlu dilakukan langkah evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengendali BBM yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel, selain juga mengupayakan agar surat dari Gubernur Kalsel ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk penambahan kouta, guna menyelesaikan permasalahan kelangkaan Solar dan Bio Solar di Kalsel.
“Ada dua saran yang diajukan pada rapat tersebut. Surat Gubernur Kalsel untuk minta penambahan kouta ke BPH Migas dan peran Satgas Pengendali BBM yang dibentuk pemerintah provinsi. Harus jelas dan efektif melakukan pengawasan di lapangan,”katanya saat rapat bersama Organda Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dengan Dewan Pimpinan Unit (DPU), Senin (1/11/2021).
Lanjutnya pula, Pak gubernur melalui Biro Perekonomian sudah membikin surat tentang Satgas Pengendalian BBM, kalau Satgas itu dibuat harus ada realisasinya seperti apa dan implikasi di lapangan itu harus ada.
“Kalau selama ini ada Satgas, kenapa kembali terjadi antrian BBM karena masih ada pelangsir, tentu kita pertanyakan,”ucapnya.
Baca juga: Diduga Sama-sama Mabuk, Perkelahian di Desa Layuh HST Berujung Maut
Baca Juga : Cucu Pemilik Koran Kalimantan Post Ditikam Pria tak Dikenal
Ia menyayangkan, meskipun nantinya kouta terpenuhi, tapi ada fenomena seperti ini (pelangsiran), tentunya satgas Pengendali BBM ini harus benar-benar melaksanakan tugasnya di lapangan, tapi keberadaannya perlu di evaluasi.
“Harus ada dukungan politik, terutama dari para politisi kita di Senayan supaya lebih berbuat nyata untuk masyarakat Kalsel. Tanpa dukungan politik akan berat, apalagi kalau kita diam saja,” singgungnya.
Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel Inna Yulianti mengatakan sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kelangkaan BBM Bersubsidi di Kalsel, dengan membentuk Satgas Pengendali BBM Tertentu hingga melakukan koordinasi dan melayangkan surat gubernur ke BPH Migas serta rencana pembuatan kartu untuk pembelian BBM Bersubsidi.
“Satgas Pengendali BBM sudah dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur, kemudian ada pembagian tugasnya serta ada program-program yang dilaksanakan,”katanya.
Dikatakannya pula, dilapangan ada petugas seperti dari badan intelijen yang turun ke lapangan, kemudian ada rapat lagi untuk membikin surat edaran untuk menentukan siapa-siapa yang boleh belanja BBM Bersubsidi. Dan juga menggelar rapat di Krimsus.
“Kita kita melakukan rapat di dewan seperti ini dan surat gubernur itu kami sampaikan ke BPH Migas dan selanjutnya kita kawal terus sambil kita juga membantu mengawal mengurai kemacetan akibat antrian di SPBU, dengan menyiapkan skema pembelian BBM bersubsidi menggunakan kartu supaya tertib pembeliannya untuk mengantisipasi para pelangsir,” pungkasnya. (Azka)
Editor: Abadi
