BANJARMASIN, klikkalsel.com – Setelah sekian lama menunggu dan tidak ada perwakilan DPRD Provinsi Kalsel yang menemui, massa aksi (pendemo) akhirnya membubarkan diri dengan jalan mundur sambil mengacungkan kartu merah, Kamis (21/10/2021).
Massa aksi yang tergabung dalam Bem Se-Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, kembali menelan kekecewaan. Lantara sejak pukul 9.00 hingga 13.00 Wita, tidak ada satupun dari Anggota DPRD Provinsi Kalsel yang hadir untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Oleh karena itu, terpaksa pihaknya menarik mundur massa aksi dengan berjalan mundur, sambil mengacungkan kartu merah dan diiringi lagu-lagu perjuangan yang mereka nyanyikan.
Koordinator Wilayah Bem Se-Kalsel Zikri Nur Abadi mengatakan, hingga masa dibubarkan tidak ada satupun perwakilan pemerintah daerah atau anggota DPRD Kalsel yang bersedia turun ke jalan menemui dan mendengarkan aspirasi massa aksi.
“Tidak ada dari pemerintah daerah yang memberikan tanggapan,” ujarnya seusai membubarkan diri kehadapan awak media.
Atas dasar itu, ia bersama massa lain memilih untuk membubarkan diri dan menyudahi aksi serentak seluruh Bem Se-Indonesia untuk menyampaikan Evaluasi 2 Tahun Kerja Kabinet Indonesia.
Ia juga menjelaskan, adapun arti kartu merah yang diacungkan tersebut sebagai bentuk kekecewaan pihaknya, terkait sejumlah isu-isu yang hingga saat ini dinilai belum terselesaikan.
“Masih banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan Presiden RI, di Kabinet Indonesia ini baik nasional maupun wilayah,” kata Pria yang juga menjabat sebagai Presma Uniska itu.
Menurutnya, saat ini Kabinet Indonesia Maju selama 2 tahun bisa dikatakan gagal karena mengalami kemunduran saat memperbaiki permasalahan di Indonesia. Oleh sebab itu pihaknya sempat menyerukan yel yel Jokowi Mundur.
Sedangkan bubar dengan cara jalan mundur, kata Zikri Nur Abadi, itu sebagai bentuk simbolis 2 tahun Kabinet Indonesia menjadi mundur.
Ia juga mengaku, aksi kali ini sebenarnya dalam artian sebagai tantangan kepada DPRD Kalsel tentang penyampaian aspirasi mahasiswa yang tiap kali diminta untuk menyampaikan ke presiden selalu berdalih atau beralaskan macam macam.
“Seperti protokol kesehatan dan hal lainnya,” imbuhnya.
Namun, tragisnya kali ini tidak ada satupun perwakilan pemerintah yang mau bertemu mereka.
“Jadi saya rasa kapasitas DPRD Kalsel masih sangat kurang,” tuturnya.
Ke depannya, pihaknya akan membawa tuntutan tersebut ke pusat beserta isu-isu daerah lainya. yang nanti akan dikirimkan langsung ke Istana Negara.
Sekedar diketahui, dalam aksi ini terdapat 14 tuntutan yang disampaikan Zikri Nur Abadi selaku Koordinator Bem Se-Kalsel menggunakan pengeras suara.
Adapun tuntutan tersebut, diantaranya :
1. Jaminan kebebasan akademik, biaya pendidikan, aman dari kekerasan seksual, dan tegakkan marwah akademik.
2. Percepat pemulihan ekonomi dengan komitmen masyarakat.
3. Cabut UU KPK, Minerba, Ciptaker dan segala aturan turunannya
4. Revisi pasal-pasal UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
5. Tuntaskan pelanggaran berat HAM.
6. Hentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan kebebasan sipil.
7. Deklarasi darurat iklim dan reforma agraria.
8. Evaluasi total kabinet Indonesia maju
9. Pulihkan Kalsel
10. Stop izin baru di pertambangan dan sawit
11. Tolak tambang batubara di meratus dan pulau-pulau kecil.
12. Stop pelepasan kawasan hutan adat
13. Akui masyarakat adat
14. Jaminan pemenuhan pupuk bersubsidi untuk petani.
Dengan demikian, massa aksi berharap tuntutan tersebut dapat terealisasikan guna kemajuan bangsa Indonesia. (airlangga)
Editor: Abadi
