BANJARMASIN, klikkalsel – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan rupanya tak mengurangi kepersertaan di Kalsel, malah menyebabkan jumlah pesertanya naik.
Walau begitu, dari jumlah peserta BPJS tersebut, iuran yang disetorkan menunggak kisaran 40 persen atau sekitar Rp30 miliar.
“Dari 672 ribu jiwa penduduk di Kalsel yang menjadi peserta BPJS sebanyak 556 ribu sekian atau 80,6 persen yang ikut JKN. Tapi yang bayar iuran cuma sekitar 60 persen,” ujar Kepala BPJS Banjarmasin Tutus Novita Dewi usai rapat koordinasi dengan Komisi III DPRD Banjarmasin, Selasa (21/1/2020)
Menurut dia, ada beragam alasan peserta hingga tidak bayar iuran BPJS, seperti kemampuan ekonomi kurang, juga karena kurang kesadaran.
“Sudah sakit bayar, tapi ketika sehat tidak mau bayar,” ketusnya.
Sehingga, iuran yang diterima dibandingkan yang dikeluarkan. “Lebih banyak yang dikeluarkan dibanding diterima. Ini bisa sampai dua kali lipat,” timpalnya.
Tapi, dia enggan menyebut nominal penerimaan iuran peserta BPJS di Kalsel tiap bulannya.
Dampaknya terjadi tunggakan pembayaran di RS yang bekerjasama dengan BPJS. Namun, kata dia, mengatasi itu pihak RS bisa mengajukan dana talangan ke Bank yang ditunjuk BPJS pusat.
“Itu tak merugikan RS, sebab hanya dikenakan bunga 0,8 persen. Sementara BPJS yang keterlambatan membayar ke RS dikenakan denda 1 persen,” jelasnya.
Disinggung soal dampak kenaikan iuran BPJS,
Novita menjelaskan, hanya berdampak pada permintaan penurunan kelas, yang awalnya kelas I ke kelas III. Alasan penurunan kelas karena kemampuan ekonomi.
“Melalui program praktis yang difasilitasi dinas kesehatan, penurunan kelas sudah bisa walau baru satu bulan jadi peserta, cukup bawa KTP dan kartu peserta. Kalau dulu pengajuan penurunan kelas harus setahun dulu,” ucapnya.
Ia membantah, ada penurunan jumlah peserta BPJS di Kalsel pasca kenaikan ada iuran. “Buktinya pemohon yang datang ke kantor BPJS kami tidak ada perubahan, setiap harinya ada 100-200 orang yang datang, baik untuk daftar baru atau minta turun kelas,” tandasnya. (farid)
Editor : Amran
