BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemko Banjarmasin tiba-tiba merubah anggaran sejumlah dinas ketika rapat pembahasan RAPBD Banjarmasin 2022 bersama Banggar DPRD Banjarmasin, di ruang paripurna DPRD Banjarmasin, Selasa (24/8/2021).
Padahal anggaran di tiap dinas atau instansi lingkup Pemko Banjarmasin tersebut sudah disepakati sebelumnya pada pengesahan KUA/PPAS.
Terungkapnya perubahan pos anggaran sejumlah dinas tersebut, bermula dari Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali yang bingung dan menanyakan adanya perubahan atau pergeseran anggaran KUA/PPAS untuk dinas tertentu dalam RAPBD 2022.
“Saya punya catatan anggaran tiap dinas pada KUA/PPAS. Tapi yang disampaikan dalam RAPBD justru berbeda, ada anggaran dinas yang bertambah dan ada pula dikurangi,” ungkapnya.
Ia pun lantas menanyakan alasan atau urgensinya sehingga terjadi perubahan anggaran tersebut.
“Ada tiga dinas yang mengalami perubahan anggaran,” sebutnya.
Baca Juga : Sebanyak 50 Pengguna Jalan di Kawasan Adhyaksa di Swab Antigen, 1 Orang Positif
Misalnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengalami kenaikan dari Rp92 miliar menjadi Rp95 miliar. Kemudian Dinas Perumahan dan Pemukiman. “Sementara untuk anggaran DPRD Banjarmasin justru turun,” cetusnya.
Menurut dia, anggaran yang sudah disepakati pada KUA/PPAS dan bergeser dalam RAPBD tersebut harus dilaporkan.
“Saat KUA/PPAS tak tersampaikan, tapi pada RAPBD tersampaikan. Jadi jika disepakati dan argumentasi terjadi perubahan bisa diterima, tak masalah,” jelasnya.
Pun demikian, Matnor enggan menyebut, Pemko Banjarmasin mengelabui dewan. “Saya tidak mau suudzon,” imbuhnya.
Ia berharap, kejadian perubahan anggaran secara tiba-tiba ini jangan sampai terulang. Dan anggota dewan khususnya anggota Banggar bisa lebih teliti dan hati-hati dalam mengawal pembahasan anggaran.
“Apalagi sekarang penyusunan APBD dikawal KPK agar tepat waktu,” beber politisi Partai Golkar ini. (farid)
Editor : Amran
