Menunggak Hingga Rp80 Juta, Listrik Tiga Sekolah Milik Pemprov Distop, DPRD Kalsel : Ini Sangat Memalukan

BANJARMASIN, klikkalsel.com- Aliran listrik ditiga sekolah berstatus milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) disegel oleh PLN. Hal ini terungkap saat rapat DPRD Kalsel bersama dinas terkait dan dinilai wakil rakyat sangat memalukan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Pemprov Kalsel, M Yusuf Effendi tak menampik adanya penyegelan sambungan listrik oleh PLN. Tiga sekolah yang disegel, termasuk SMA Banua lantaran tunggakan pembayaran.

“Iya, hari Minggu kemarin,” ujar M Yusuf Effendi kepada awak media usai rapat di Kantor DPRD Kalsel.

Dia menerangkan, penyegelan akibat pihaknya belum membayar listrik selama satu bulan, dengan total tagihan Rp80 juta.

Baca Juga : Kadis Dikbud Kalsel dan Kabid SMA & SMK Cekcok di Hadapan Wakil Rakyat

Lanjut, kata M Yusuf, selain SMA Banua Banjarbaru, ada dua sekolah lainnya yang turut disetop aliran listrik oleh PLN, pada Minggu (2/2/2020) yakni SMK Peternakan (SNAKMA) Pelaihari dan Sekolah Luar Biasa (SLB) C Banjarbaru.

Selain tiga sekolah itu, diketahui aliran listrik kantor Disdikbud Pemprov Kalsel juga disegel oleh PLN kendati hal serupa.

Terkait hal ini, M Yusuf meminta PLN maklum sebab untuk pembayaran di awal tahun, pihaknya mesti menunggu waktu pencairan yang biasa dilakukan setelah bulan Januari.

“Kita mau membayar belum ada uang persediaannya. Ditalangi, administrasi keuangan tidak dibenarkan,” dalihnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mengaku cukup kecewa atas pemberhentian aliran listrik di institusi pendidikan.

Dia menegaskan agar hal tersebut tidak terulang untuk kedua kalinya. Sebab dikhawatirkan berdampak dalam proses belajar dan mengajar.

“Kami menegur keras kepada dinas pendidikan satu hal yang sangat cukup memalukan bagi kita semua,” tegasnya.

Selain kritik kepada dinas terkait, Lutfi juga meminta PLN agar tak serta merta menyegel hingga menyetop aliran listrik di lembaga pendidikan.

Politisi Partai Gerindra ini berharap PLN lebih bijak menimbang dampak yang terjadi terhadap operasional di sekolah.

“Kami meminta PLN untuk tidak memberlakukan sekolah-sekolah seperti umumnya. Karena walau bagaimana pun keterlambatan pembayaran ini bukan karena kita tidak ingin membayar karena ada proses-proses keuangan di pemprov kita yang masih belum selesai,” pungkasnya.

Menindaklanjuti permasalahan ini, DPRD Kalsel dan Disdikbud akan berkoordinasi dengan PLN agar aliran listrik kembali dipulihkan. Guna kelancaran kinerja dinas terkait, serta proses belajar mengajar di tiga sekolah tersebut.(rizqon)

Editior : Amran