BANJARMASIN, klikkalsel.com – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tak ingin rekomendasi yang dihasilkan sekadar berdasarkan asumsi.
Data distribusi BBM bersubsidi terus dibongkar dan dicocokkan dari berbagai instansi untuk memastikan rekomendasi yang disusun benar-benar memiliki dasar kuat.
Hal itu terungkap dalam rapat Pansus yang dipimpin Ketua Pansus H. M. Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, Selasa (11/8/2026).
Rapat tersebut menghadirkan Bapenda, Biro Perekonomian Setdaprov serta BPK RI Kalsel.
Berbagai data dan informasi digali, terutama yang berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi serta dampaknya terhadap daerah.
HM Syaripuddin menegaskan, Pansus tidak ingin terburu-buru menyusun rekomendasi sebelum seluruh data pendukung terkumpul.
Menurutnya, setiap informasi dari instansi terkait akan dicermati dan dicocokkan dengan data lainnya.
Baca Juga : Aturan Diperketat, Pemkab Tabalong Evaluasi Pengendalian Distribusi BBM
Baca Juga : Gubernur H. Muhidin dan Kapolda Kalsel Evaluasi Distribusi BBM Subsidi, Dugaan Penimbunan Jadi Sorotan
“Pansus bekerja untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM. Semua informasi yang kami peroleh akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi Pansus nantinya tidak hanya berbicara soal kelancaran distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
Saat ini, proses pendalaman dan pencocokan data masih terus dilakukan. Pansus juga berencana berkoordinasi dengan sejumlah pihak di tingkat pusat.
Langkah tersebut dilakukan agar rekomendasi yang dilahirkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin rekomendasi ini benar-benar berdasarkan data dan fakta, sehingga bisa menjadi bahan perbaikan tata kelola distribusi BBM ke depan,” tegas Syaripuddin. (azka)
Editor : Akhmad
