BANJARMASIN, klikkalsel.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meski Pemprov Kalsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Sorotan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKS terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (24/6/2026).
Anggota Fraksi PKS DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim mengapresiasi, capaian WTP yang kembali diraih Pemprov Kalsel. Namun, menurutnya, prestasi tersebut harus diiringi dengan penyelesaian berbagai rekomendasi yang masih menjadi catatan BPK.
Dari total 2.066 rekomendasi BPK kepada Pemprov Kalsel, sebanyak 73,33 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sementara 18,88 persen belum sesuai rekomendasi dan 7,79 persen lainnya belum ditindaklanjuti.
Karena itu, Fraksi PKS meminta seluruh SKPD terkait segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan rekomendasi tersebut guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, PKS mendorong agar penggunaan APBD lebih diarahkan pada program-program produktif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
PKS juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS Kalimantan Selatan per Februari 2026, tingkat pengangguran masih berada di angka 3,80 persen sehingga memerlukan perhatian serius pemerintah daerah.
Di bidang keuangan, Fraksi PKS mengapresiasi realisasi pendapatan daerah di 2025 yang mencapai Rp11,18 triliun atau 106,28 persen dari target. Sementara realisasi belanja mencapai Rp11,10 triliun atau 82,77 persen dari pagu anggaran, dengan total aset daerah meningkat menjadi Rp27,93 triliun.
Sebagai penutup, Fraksi PKS menyatakan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Perlu adanya langkah cepat dan konkret dari SKPD terkait untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegas Habib Hamid Bahasyim. (azka)
Editor : Akhmad
