BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik ratusan pejabat struktural dan fungsional. Pelantikan secara langsung dipimpin Gubernur Kalsel H. Muhidin di Gedung Mahligai Pancasila, Banjamasin, Jumat (8/5/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Pelantikan tersebut mencakup pengisian sejumlah posisi strategis di berbagai sektor, termasuk penempatan tenaga fungsional guna memperkuat administrasi tata usaha sekolah-sekolah di seluruh Kalimantan Selatan.
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan. Menurutnya, evaluasi itu menjadi langkah penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal dan target kerja dapat tercapai.
“Biasanya perombakan jabatan dilakukan setelah dua tahun. Tetapi di Pemprov Kalsel, enam bulan pun bisa dievaluasi. Saya minta Sekda dan kepala dinas memberikan penilaian objektif, siapa yang sangat baik dan siapa yang kurang baik,” tegasnya.
H. Muhidin menekankan, pejabat yang dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dapat segera dievaluasi dan ditempatkan pada posisi yang lebih sesuai.
“Kalau enam bulan pekerjaannya tidak tuntas atau kurang bagus, bisa saja dilantik kembali di posisi lain yang lebih tepat,” ujarnya.
Baca Juga : Gubernur H. Muhidin Dorong Digitalisasi Pelayanan, Perintahkan SKPD Tingkatkan Kecepatan Kinerja
Selain kinerja, Muhidin juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan loyalitas terhadap pimpinan daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah.
Ia turut menyoroti pentingnya dukungan keluarga, khususnya istri pejabat, dalam menunjang tugas pemerintahan agar program pembangunan berjalan selaras dan efektif.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi merincikan, total pejabat struktural yang dilantik mencapai 167 orang. Rinciannya terdiri dari dua pejabat Eselon II yang dilantik dan satu orang dikukuhkan, 39 pejabat administrator atau Eselon III, serta 126 pejabat pengawas atau Eselon IV.
Selain itu, terdapat 25 pejabat fungsional yang turut dilantik dengan jenjang mulai dari Pratama, Muda, Madya hingga Utama.
Noryadi mengatakan, evaluasi enam bulanan tersebut akan menjadi dasar dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sekaligus bahan pertimbangan rotasi jabatan.
“Kalau nilainya sangat baik, meskipun belum dua tahun menjabat tetap bisa dipromosikan atau dirotasi lebih cepat. Jadi benar-benar melihat prestasi kerja,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, hingga kini masih ada tiga posisi Eselon II yang belum terisi, yakni di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Staf Ahli, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Untuk pengisiannya masih menunggu arahan gubernur dan kemungkinan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka,” pungkasnya. (rizqan)
Editor: Abadi
