JAKARTA, klikkalsel.com – Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan melakukan konsultasi terkait Kerjasama Daerah ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Rombongan Komisi I yang dipimpin Hj. Rachmah Noorlias dan didampingi Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diterima langsung Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Prabawa Eka Soesanta.
Dimana maksud dan tujuan kunjungan Komisi I ini antara lain adalah untuk mengkonsultasikan tentang tahapan proses Kerjasama Daerah, baik dengan pihak ketiga ataupun Daerah lain.
Hj. Rachmah Noorlias mengatakan, kedatangan Komisi I untuk berkonsultasi dan mendorong Tim Kerjasama Daerah (TKD) di Kalsel agar bisa berjalan lebih baik lagi dan perlu ditingkatkan.
Baca Juga : Jalan Nasional di Satui Tanbu Amblas, Komisi III Panggil BPJN Kalsel
Baca Juga : Radini, Wajah Baru Dalam Dunia Penyelenggaraan Pemilu Bakal Menduduki Jabatan Komisioner Bawaslu Kalsel
“Saya harap di daerah kita TKD yang dipimpin oleh Sekda ke depannya harus lebih baik lagi dalam menjalin kerjasama daerah, baik itu dengan pihak ketiga ataupun daerah lain,” katanya, Kamis (29/9/2022)
Ditambahkannya, perlu juga ada regulasi Mapping (Pemetaan) kerjasama yang akan dilaksanakan SKPD yang ada di ruang lingkup Pemprov Kalsel.
“Kita perlu juga mengetahui kerja sama apa saja yang sudah berjalan di SKPD-SKPD,” ucapnya.
Sementara Prabawa Eka Soesanta menjelaskan, berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 363 ayat (1),Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada efisiensi dan efektifitas pelayan publik serta saling menguntungkan.
“Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah meliputi Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, Kerjasama dalam pengelolaan aset, kerjasama investasi dan Kerjasama lainnya,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
