MARABAHAN, klikkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) terus berupaya meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam penyebaran informasi serta pengelolaan pelayanan publik.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Batola menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Website Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) serta sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor).
Acara yang berlangsung di sebuah hotel Banjarmasin itu ditutup secara resmi Wakil Bupati (Wabup) Batola Herman Susilo, Rabu (26/2/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Herman Susilo menegaskan, bahwa Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis sebagai wadah penyebaran informasi berbasis komunitas.
Baca Juga Wabup Batola Herman Susilo Pimpin Apel Pertama di Lingkungan Pemkab
Baca Juga Baru Dilantik, Bupati Batola Bahrul Ilmi Langsung Teken SK Pupuk Subsidi
“KIM dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat, dengan tujuan utama memberikan layanan informasi serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa KIM bukan sekadar kelompok berbagi informasi, tetapi juga bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu penting.
Seperti kesehatan, lingkungan, serta hak-hak warga. Dengan adanya KIM, diharapkan masyarakat semakin aktif, kritis, dan terlibat dalam pembangunan daerah.
Selain membahas peran KIM, Wabup juga menyoroti pentingnya sistem pengaduan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui SP4N Lapor, pemerintah ingin memastikan bahwa keluhan dan aspirasi masyarakat dapat tertampung secara terpusat, transparan, dan terintegrasi.
“Pelayanan publik merupakan isu yang selalu menjadi perhatian, karena dampaknya sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dilakukan secara efektif dan terintegrasi di setiap organisasi penyelenggara layanan publik,” tegasnya.
Dengan adanya satu pintu pengaduan secara nasional, diharapkan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi.
“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, terutama di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Pejabat pemerintahan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan transparan,” tutupnya. (adv)
Editor: Abadi
