BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan politik praktis yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Muhammadun saat kegiatan Job Fair di lingkungan Sekolah sudah masuk proses kajian.
Dugaan pelanggaran netralitas ASN dan politik praktis yang dilakukan oleh Pejabat Pemprov Kalsel ini terjadi pada Senin (6/11/2023) sempat viral di media sosial.
Potongan videonya yang mengajak warga di lingkungan sekolah untuk memilih salah satu peserta partai politik di Pemilu 2024 tersebut menjadi perbincangan hangat di dunia maya.
Menyikapi hal tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel langsung bergerak cepat untuk menangani dugaan netralitas ASN tersebut.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Aries Mardiono mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan proses penindakan terhadap video yang viral di publik tersebut.
Baca Juga Jaga Netralitas ASN Sekretariat Dewan, Bawaslu Pantau Kegiatan Wakil Rakyat Kalsel
Baca Juga Masuk Tahun Politik, Pemko Banjarmasin Tegaskan ASN Jaga Netralitas
“Tentu kami menangani itu sesuai prosedur.
Bawaslu atau lembaga manapun tidak boleh baper,” ujarnya, Senin (13/11/2023).
Menurutnya tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani kasus dugaan netralitas ASN ini tidak ada tendensi apapun.
“Yang kita lakukan itu murni bahwa Bawaslu punya tugas pengawasan dan punya juga tugas penindakan,” terangnya.
“Kalaupun sekarang berproses di penindakan tidak lebih dari amanah undang-undang untuk kami laksanakan,” sambungnya.
Aries juga menerangkan bahwa dugaan kasus tersebut saat ini sedang proses kajian. Yang mana didalam kajian itu ada pemenuhan alat bukti dan klarifikasi.
“Kalau di Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022, prosesnya maksimal 14 hari. Tapi kami usahakan 7 hari selesai,” jelasnya.
Lantas saat ini sudah adakah dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus video viral tersebut melayangkan klarifikasi?
Menjawab hal tersebut, Aries mengatakan bahwa rencananya pada hari ini pihak Bawaslu sudah mengundang beberapa pihak untuk dimintai keterangan.
“Rencananya hari ini ada beberapa pihak yang menurut kami perlu diminta keterangannya kita undang,” ucapnya.
“Hari ini ada lima orang termasuk yang bersangkutan yang kita undang. Jadi Insya Allah hari Jumat sudah kami plenokan dan kami putuskan apa endingnya,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
