TPPS Batola Sampaikan Situasi Kondisi Serta Memaparkan 8 Aksi Konvergensi Stunting

Upaya menurunkan kasus diuraikan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barito Kuala (Batola) kepada panelis di Aula Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfobatola)

MARABAHAN, klikkalsel.com – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyampaikan situasi kondisi stunting di hadapan panelis serta memaparkan 8 Aksi Konvergensi Stunting di Aula Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (23/5/2023).

Mewakili Sekda Batola sebagai Ketua TPPS, Sekretaris TPPS, yakni Kepala DPPKBP3A Hj Harliani mengatakan, data stunting dari hasil survei SSGI tahun 2022 menjadikan Kabupaten Batola urutan pertama tertinggi stunting di Provinsi Kalsel.

Target TPPS Batola untuk menurunkan stunting adalah di bawah 14 persen pada 2024.

Sepanjang tahun 2022, Batola telah melaksanakan sejumlah rembuk stunting yang hasilkan intervensi langsung ke target sasaran data stunting.

Anggaran untuk intervensi stunting tahun 2022 sebesar Rp 30 miliar dengan 18 Sub Kegiatan.

Baca Juga : Menyongsong Penganugerahan Satyalancana Wira Karya, Penurunan Stunting di Kalsel Menuai Apresiasi

Baca Juga : Pemkab Tabalong Sambut Kunjungan Ketua DPRD Kota Blitar

“Anggaran yang kami keluarkan untuk stunting memang tidak sebesar kabupaten kota lainnya karena disesuaikan dengan APBD,” ujarnya.

“Namun, dengan anggaran cukup besar itu, kami sudah menjalankan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif, salah satunya Permata Bunda, yaitu pemberian makanan bergizi secara langsung,” tambah Harliani.

Dia juga menegaskan data real stunting melalui Dinas Kesehatan telah melakukan survei ulang terhadap lokus-lokus stunting dari hasil SSGI, sebanyak 7.666 balita dengan alat elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM).

Hasilnya, didapatkan 9,21 persen atau 726 Balita stunting di Batola pada tahun 2023.

Sementara itu, Kadinkes Batola, dr Hj Azizah Sri Widari, mengatakan, sudah pegang data by name by address anak stunting, sehingga kepala desa pun tidak boleh tidak tahu ada anak stunting di desanya.

“Kami fokus intervensi data stunting by name by address tersebut. Apalagi di tahun ini, kami sudah jalankan Program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting,” pungkasnya. (adv)

Editor: Abadi