BANJARMASIN, klikalsel.com – Ada yang berbeda saat rapat paripurna penetapan Perubahan APBD 2022 dan Penyampaian Rancangan APBD 2023 yang digelar di ruang paripurna DPRD setempat, Selasa (20/9/2022).
Saat penyampaian pandangan fraksi terkait Rancangan APBD 2023, tiga fraksi yakni PAN, Gerinda dan PKS lantang menyuarakan menolak kenaikan tarif leding yang diberlakukan PTAM Bandarmasih, di hadapan Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Dalam pandangan Fraksi PAN yang dibacakan Afrizaldi, pihaknya meminta penyesuaian tarif leding PTAM Bandarmasih untuk dikaji ulang.
Hal serupa juga ada pada pandangan Fraksi Gerindra, yang disampaikan M Isnaini. Di mana Fraksi Gerindra menilai, kenaikan tarif masih belum tepat diberlakukan, mengingat kondisi perekonomian warga belum pulih, pasca Pandemi Covid-19.
Kemudian pandangan Fraksi PKS yang dibacakan Aliansyah, juga meminta agar kenaikan tarif leding tersebut dibatalkan.
Baca Juga : Warga Perkotaan Kesulitan Air Bersih, Kondisi Ini Tak Sebanding dengan Kenaikan Tarif PT Perseroda
Baca Juga : PTAM Bandarmasih Klaim Pelanggan Delapan Kelurahan Setuju Kenaikan Tarif
“Sekarang ini beban warga tinggi, karena kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga,” ujar Aliansyah.
Menanggapi itu, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, pihaknya memahami kondisi masyarakat. Namun, ia juga meminta untuk memahami kondisi PTAM Bandarmasih.
“Mudah-mudahan ada titik temu. Tapi kalau dibiarkan sama-sama tidak ada perbaikan,” sebutnya.
Ibnu pun meminta, komitmen PTAM Bandarmasih yang memberikan garansi agar menjadikan pelayanan menjadi lebih baik.
“Inikan keluhan masyarakat sudah mulai kurang. Oleh karena itu, kita jangan bicara soal tarif naik dulu, kalau pelayanan sudah baik,” katanya.
Menurut dia, komitmen perbaikan pelayanan tersebut sudah disampaikan pihak direksi PTAM Bandarmasih.
“Jadi, berani menjamin perbaikan. Maka saya akan memperjuangkan kenaikan tarif ini,” imbuhnya.
Ia juga menyebut, kenaikan tarif leding PTAM Bandarmasih masih dalam range SK Gubernur, yang ada di tarif bawah, bukan berada di tarif maksimal.
Ibnu memahami kondisi masyarakat sekarang ini, karena di saat yang sama BBM dan listrik, serta kebutuhan lainnya ikut naik.
“Tapi mudahan ada perbaikan, aliran lancar dan mengalir bagus. Masyarakat kita mungkin akan memahami,” jelasnya.
Selain itu, Ibnu menjelaskan, kondisi PTAM Bandarmasih saat ini merugi dan selama 6 tahun belum pernah melakukan penyesuaian tarif.
“Sehingga langkah ini harus dilakukan, mudahan masyarakat bisa memahami kondisi ini. Namun, pelayanan harus ada perbaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya mengapresiasi upaya DPRD Banjarmasin yang memperjuangkan agar tidak terjadi kenaikan tarif air leding PTAM Bandarmasih.
Sebab, kata dia, saat ini masyarakat baru memulai menggerakkan roda perekonomian yang kembali normal. Namun, di tengah itu, kenaikan leding berbarengan dengan naiknya BBM dan listrik, sehingga diikuti naiknya harga kebutuhan yang lain.
“Oleh karena itu, saya mengharapkan usulan mengkaji ulang kenaikan tarif tersebut, jadi masukan dan pertimbangan bagi PTAM Bandarmasih. Utamanya, pelayanan jangan mengecewakan,” katanya.
Ketua DPD PAN Banjarmasin ini juga menyatakan, dewan Banjarmasin tidak punya intervensi terhadap kebijakan kenaikan tarif air leding PTAM Bandarmasih.
“Dewan bukan menghalangi-halangi kalau untuk hidup perusahaan dengan naik tarif, tapi itu harus diimbangi dengan pelayanan prima,” katanya.
Hanya saja, kata dia, dewan selaku wakil rakyat punya hak untuk menyampaikan aspirasi warga, yang masih belum setuju dengan kenaikan tarif air leding.
Jadi, dia pun meminta kenaikan tarif air leding ditunda beberapa waktu, hingga menunggu ekonomi warga pulih. (farid)
Editor : Amran
