BANJARMASIN, klikkalsel.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, langsung tancap gas melaksanakan tugas. Belum satu bulan menjabat, ia meminta bawahannya untuk langsung melakukan pengecekan serapan anggaran disetiap pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.
Pengecekan tersebut bertujuan agar sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) di setiap Pemda tidak terlalu besar, karena waktu kerja untuk APBD 2019 hanya tinggal dua bulan.
Berkaca dari program Mendagri, serapan anggaran Pemko Banjarmasin masih berada di angka 44,15 persen. Serapan Belanja Langsung mencapai kisaran Rp400 milyar dari alokasi APBD murni 1,7 triliun.
Sedangkan belanja tidak langsung baru mencapai Rp700 miliar. Ketika dilihat lebih detail, serapan belanja tidak langsung yang meliputi biaya pegawai baru dibayar 10 bulan.
Dari data tersebut maka disimpulkan bahwa serapan anggaran Pemko Banjarmasin lebih banyak terpakai untuk gaji pegawai dibandingkan dengan realisasi program kerja Pemko Banjarmasin.
Mendengar hal tersebut Wakil Walikota Banjarmasin, H Hermansyah, mengatakan bahwa ia akan segera meminta kepada seluruh SKPD agar bekerja lebih ekstra.
Karena menurutnya apabila serapan anggaran tidak kunjung meningkat maka hal tersebut akan berpengaruh kepada alokasi dana yang dikuncurkan oleh Pemerintah pusat untuk Kota Banjarmasin.
“Yang kita khawatirkan jika serapan anggaran rendah, maka dana dari pusat akan dikurangi dan juga berpengaruh APBD 2020, ini saja kan rancangan anggaran untuk tahun 2020 sudah menurun,” tutur Hermansyah, Senin (4/11/2019).
Selain itu, Hermansyah juga menyoroti tentang dana kelurahan, yang hingga sampai saat ini belum bisa terserap maksimal.(fachrul)
Editor : Amran
