BANJARMASIN, klikkalsel.com – Perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel yang telahdi sahkan melalui Undang-undang Provinsi Kalsel dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, diprediksi menimbulkan dampak besar bagi perekonomian di Kota Seribu Sungai.
Kisruh pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel ini bahkan masih menjadi perdebatan bagi sejumlah pihak. Bahkan diketahui pada saat kegiatan Bamara beberapa waktu lalu, isu untuk melakukan Judicial Review semakin di kemukakan oleh Walikota Banjarmasin.
Disampaikan pengamat ekonomi Kalsel, dari Dosen Akuntansi Lembaga Keuangan Politeknik Negeri Banjarmasin, M Arif Budiman mengatakan, bahwa banyak pihak yang tidak menghendaki perpindahan tersebut.
“Sebenarnya kita tidak menghendaki perpindahan itu betul-betul terjadi dan masih berharap serta berusaha agar pasal mengenai perpindahan ibukota itu dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya, Jumat (4/3/2022).
“Tetapi jika berandai-andai, seandainya hal itu terjadi, maka pasti ada dampak ekonominya bagi Banjarmasin,” sambungnya.
Lantas sektor mana saja yang akan terdampak apabila perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel terus dilanjutkan.
Menurut Arif Budiman, tidak sedikit sektor yang akan terdampak dengan perpindahan Ibu Kota tersebut, seperti misalnya untuk sektor ekonomi sendiri hampir semua sektor akan terdampak.
Baca Juga : Tolak Perpindahan Ibu Kota, Pemko Banjarmasin Susun Strategi Lakukan Yudisial Review
Baca Juga : Perpindahan Ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru, Siap-siap Mobilisasi Besar-besaran
Tetapi yang paling besar dampaknya adalah terhadap sektor jasa yang terkait dengan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
“Sektor jasa MICE itu seperti, perhotelan, katering, perbankan dan lain sebagainya. Ini akan menyebabkan menurunnya suplai barang dan tenaga kerja di bidang-bidang tersebut,” tuturnya.
Sedangkan untuk sektor lain yakni sektor pembangunan karena berkurangnya proyek-proyek pemerintah pusat yang disalurkan ke Kota Banjarmasin karena kemungkinan besar akan dipindahkan ke ibukota baru.
Kemudian berkurangnya penyelenggaraan even-even berskala nasional atau provinsi yang digelar di Banjarmasin.
“Penyelenggaraan berbagai proyek dan even secara langsung berkontribusi pada peningkatan aktifitas ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika proyek dan even berkurang, tentu akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Lalu untuk efek dari kurangnya proyek dan even tersebut, maka PAD Banjarmasin dari pajak dan retribusi tentu akan berkurang sehingga anggaran pembangunan juga akan menurun.
“Tapi untuk mengetahui potensi penurunan tersebut perlu dilakukan kajian terlebih dahulu,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
