BATULICIN, klikkalsel.com – Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Zairullah Azhar ikut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2023 di Jakarta Kamis (7/12/2023).
Ditemui usai menghadiri Rakornas, Bupati mengatakan realisasi investasi di Kabupaten Tanbu tahun 2023 melebihi target.
“Untuk Kabupaten Tanah Bumbu target investasi tahun 2023 sebesar Rp 2,4 triliun dan terealiasasi sebesar Rp 5,8 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya, investasi memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Tanah Bumbu, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terjadinya perputaran ekonomi yang merata.
Bupati mengatakna, salah satu komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berusaha adalah dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2024.
“Keberadaan MPP ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” sebutnya.
Sementara itu, Rakornas Investasi 2023 dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri ratusan Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Baca Juga : Dinkes Tanbu Gelar Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Program KKS Tahun 2023
Baca Juga : Pemkab Tanbu Kenalkan Situs Cagar Budaya Goa Liang Bangkai kepada 100 Pelajar SMP
Rakornas kali ini mengangkat tema “Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan”.
Kepala DPMPTSP Tanbu, Andrianto Wicaksono mengatakan tidak semua Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diundang pada acara tersebut.
Hanya daerah yang realisasi investasi memenuhi target saja diundang. Satu di antaranya yang hadir adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
Andrianto menyampaikan Rakornas Investasi dilaksanakan setiap tahunnya untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya.
Selain itu juga melakukan evaluasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Sekedar informasi, pada Rakornas tersebut ada berbagai topik yang didiskusikan, yakni pembangunan ekosistem investasi mengantisipasi megatrend dunia 2045 dan transformasi tata kelola pemerintahan untuk peningkatan investasi di daerah.
Kemudian, optimalisasi regulasi persetujuan pembangunan gedung sebagai katalisator kemudahan berusaha.
Selanjutnya, dukungan kebijakan dalam rangka peningkatan investasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Serta, peta jalan upaya percepatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah.(adv/rini)
Editor : Amran
